Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan aplikasi android untuk menampung aspirasi dan keluhan warga ibu kota. Nantinya, aplikasi tersebut dapat menampung berbagai keluhan warga terkait tumpukan sampah, pedagang kaki lima (PKL), kondisi jalan berlubang, masalah keamanan, dan lain sebagainya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan (Kominfomas) DKI Jakarta, Agus Bambang Setyowidodo mengatakan, aplikasi yang saat ini tengah digarap tersebut sama dengan aplikasi SafetiPin.

"Aplikasi sama dengan SafetiPin sedang dibangun tahun ini. Bedanya, kalau SafetiPin laporan siapapun datanya ada di server yang punya SafetiPin. Kalau kami yang membuat, maka data dan informasinya jadi milik kami," kata Agus, Senin (11/8).

Ia menjelaskan, aplikasi tersebut nantinya bisa diunduh siapa pun melalui google playstore dan berfungsi memberikan informasi terkait kondisi suatu wilayah. Jika ada laporan, akan ada simbol warna tertentu. "Misalnya, warna merah untuk laporan kurang aman, kuning untuk was-was, dan hijau menandakan aman," ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun aplikasi yang sedang dikerjakan berbeda dengan aplikasi SafetiPin, masyarakat tetap bisa menggunakan dan memanfaatkan keberadaan SafetiPin. Hanya saja, kelemahan penggunaan aplikasi tersebut, informasi yang masuk adalah ke pemilik server yang bukan berada di DKI.

"Jadi kita tidak tahu persis laporan masyarakatnya bagaimana. Tapi kalau kita punya aplikasi sendiri, data masuk itu langsung kami terima sehingga kita bisa tahu apa saja laporan masyarakat," terangnya.

Dikatakan Agus, jika tidak ada halangan, Desember ini aplikasi tersebut sudah selesai dan bisa digunakan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melaporkan apa yang dilihat dan dirasakan di lingkungan mereka, seperti adanya tumpukan sampah, pedagang kaki lima (PKL), kondisi jalan berlubang dan masalah keamanan.

Pengerjaan aplikasi tersebut melibatkan pihak luar yakni Google Map. Posisi yang dipilih dalam pembuatan aplikasi tersebut adalah real time dan bukan posisi pencitraan. Biaya pembuatan aplikasi tersebut sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2014 sebesar Rp 2 miliar.

"Kami belum berikan namanya untuk aplikasi ini, yang pasti namanya standar DKI. Kami akan rumuskan, tetapi kami sudah analisis sejak bulan Maret," pungkasnya.