Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Eneri (Disnakertransgi) resmi memulai Program Pemagangan Dalam Negeri Lulusan SMA Sederajat APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Program ini merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab tantangan ketenagakerjaan, khususnya fenomena skill mismatch antara kebutuhan dunia kerja dan kompetensi pencari kerja.

Melalui program pemagangan, peserta akan memperoleh pengalaman kerja nyata, peningkatan keterampilan, serta pemahaman terhadap budaya kerja di dunia usaha dan industri.

Sebanyak 1.000 peserta terpilih mengikuti program ini setelah melalui proses seleksi dari total 10.390 pendaftar, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap kesempatan peningkatan kompetensi kerja yang difasilitasi pemerintah daerah.

Pelaksanaan pemagangan akan berlangsung selama enam bulan, mulai 4 Mei 2026 hingga 31 Oktober 2026, dan dilaksanakan melalui kolaborasi dengan 67 perusahaan penyelenggara pemagangan dari berbagai sektor usaha. Keterlibatan dunia industri ini diharapkan dapat membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar bagi para peserta setelah program selesai.

Selain mendapatkan uang saku sejumlah Rp2.500.000 per bulan selama enam bulan, peserta juga mendapatkan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati menyampaikan rasa bangganya kepada para peserta yang berhasil lolos dalam program pemagangan tersebut. Ia menilai para peserta merupakan generasi muda yang beruntung karena mampu melewati proses seleksi ketat dari ribuan pendaftar.

“Dari total 10.390 pendaftar, hanya 1.000 peserta yang terpilih mengikuti program pemagangan ini. Artinya, adik-adik semua mendapatkan kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman kerja,” ujarnya di Aula Gelora Bung Karno, Kantor Pusat PT Transjakarta, Jakarta, Senin (4/5).

Ia menyampaikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaruh perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengalokasian anggaran sebesar Rp15 miliar untuk mendukung program pemagangan tahun ini.

“Saya berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal selama menjalani magang di perusahaan yang telah ditentukan,” katanya.

Eli menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat sektor pendidikan dan ketenagakerjaan secara beriringan. Salah satunya melalui program sekolah gratis yang baru saja diluncurkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ia menilai, peningkatan jumlah lulusan sekolah nantinya harus diimbangi dengan kesiapan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja muda.

Menurutnya, program pemagangan ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membuka peluang penyerapan tenaga kerja secara langsung.

“Dari kerja sama yang dilakukan dengan 67 perusahaan, sekitar 30 hingga 70 persen peserta berpotensi direkrut menjadi pekerja tetap setelah masa magang berakhir, dengan memenuhi syarat dan evaluasi yang ditentukan perusahaan,” katanya.

Eli mendorong para peserta untuk menunjukkan semangat kerja, disiplin, dan daya juang yang tinggi selama menjalani program magang. Ia juga mengajak generasi muda membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dan memiliki tekad untuk memperbaiki masa depan.

Ia turut mengapresiasi dukungan para pelaku usaha dan perusahaan yang telah berkolaborasi dalam program pemagangan tersebut. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemagangan, termasuk menilai perusahaan-perusahaan yang dinilai kooperatif dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja muda,” jelasnya.

Eli berharap masukan dari dunia usaha terkait kebutuhan kompetensi tenaga kerja dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan kurikulum pendidikan dan penguatan keterampilan di sekolah.

“Jangan sampai keterampilan yang diajarkan di sekolah berjalan sendiri, sementara kebutuhan dunia usaha berbeda. Karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan pelaku usaha,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Syaripudin mengatakan, Program Pemagangan Dalam Negeri Tahun 2026 sengaja menyasar lulusan SMA sederajat karena kelompok tersebut menjadi salah satu penyumbang terbesar angka pengangguran di Jakarta.

Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hampir 70 persen pengangguran berasal dari kelompok usia kerja produktif lulusan SMA sederajat.

Maka itu, program pemagangan ini diharapkan menjadi jembatan bagi para lulusan untuk memasuki dunia kerja melalui peningkatan pengalaman dan kompetensi awal.

“Selain itu, sasaran lulusan SMA sederajat juga dipilih untuk melengkapi program pemagangan pemerintah pusat yang saat ini belum secara khusus menyasar kelompok tersebut,” ucapnya.

Syaripudin menambahkan, penggunaan APBD dalam program pemagangan merupakan bentuk investasi pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia. Ia menilai pemagangan berbeda dengan pembukaan lowongan kerja langsung karena program ini berfokus pada pelatihan kerja terpadu antara pembelajaran di lembaga dan praktik langsung di perusahaan.

“Masih banyak pencari kerja yang belum memiliki pengalaman kerja maupun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri atau mengalami skill mismatch. Karena itu, program pemagangan menjadi upaya untuk menjembatani kebutuhan dunia usaha dengan kesiapan tenaga kerja,” tandasnya.