Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai keputusan Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menutup atau meniadakan kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) pencinta alam di sejumlah sekolah di ibu kota terlalu cepat. Ia meminta keputusan itu ditunda dulu sambil dilakukan pembenahan ekstrakurikuler tersebut dengan melibatkan pecinta alam dari kalangan kampus.

Basuki mengatakan, Disdik DKI seharusnya mengkaji kegiatan ekstrakurikuler tersebut terlebih dahulu, sebelum ditutup.

"Makanya aku pikir ini reaksi yang terlalu cepat. Saya katakan tidak boleh seperti pemadam kebakaran, bukan menghapus, tapi tunda dulu. Kaji, siap atau tidak guru-gurunya," kata Basuki di Balaikota, Selasa (1/7).

Ia mengatakan, kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam memiliki tantangan yang sangat berat. Sehingga dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional untuk mengelola aktivitas tersebut di sekolah. Misalnya, melibatkan tentara atau sejumlah organisasi pecinta alam yang berpengalaman mengelola kegiatan tersebut.

"Jadi kalau mau jadi pembimbing mesti ikut jalan, jangan main orang bikin rute-rute, tapi tidak pernah survei. Kalau sekolah tidak siap harus pakai organisasi, pakai clubnya Aranyacala Trisakti atau Mapala UI. Pakai mereka supaya turun, latihkan kelompok. Jadi pembimbing tuh ada tentara atau siapa," ujar pria yang kerap disapa Ahok itu.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga meminta pihak sekolah juga bersikap tegas dalam mengatasi persoalan tindakan kekerasan yang potensial terjadi pada kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam.

"Kalau ada yang mem-bully gitu harus dikeluarin, udah sok. Itu udah kayak gaya preman, gaya mafia lama-lama," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan semua kepala sekolah menyusul tewasnya Arfriand Caesar Al Irhami (16), siswa SMA 3, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang tewas usai mengikuti ekskul pencinta alam di Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Salah satu kebijakan yang diambil yakni meniadakan ektrakurikuler serupa. "Seluruh kepala sekolah sudah seminggu melarang kegiatan yang sama di sekolah masing-masing," tandas Lasro.