Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki mengajak lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan (ormas) penerima hibah Pemprov DKI Jakarta berperan aktif membantu mengatasi berbagai persoalan sosial, mulai dari penyalahgunaan narkoba, perundungan (bullying), hingga kekerasan terhadap perempuan.

Ajakan tersebut disampaikan Subki saat menggelar pertemuan dengan para ulama, pastor, pendeta, pimpinan lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta Baznas (Bazis) DKI Jakarta.

Menurut Subki, lembaga keagamaan memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

"Kita ingin dana hibah dipergunakan untuk hal-hal yang prioritas, menyentuh kepentingan rakyat, dan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang kita hadapi. Karena lembaga-lembaga ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka koordinasi menjadi sangat penting," ujarnya, Jumat (24/7).

Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan sosial. Sebab itu, dukungan seluruh elemen masyarakat seperti lembaga keagamaan sangat dibutuhkan.

"Kita minta bantuan mereka untuk ikut menyelesaikan persoalan seperti bullying, narkoba, hingga kekerasan terhadap perempuan. Kalau semua diserahkan kepada pemerintah tentu akan sangat berat. Kita ingin semua pihak bersama-sama menuntaskan persoalan tersebut," katanya.

Subki juga mengapresiasi komitmen para penerima hibah yang tetap siap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat meski alokasi dana hibah mengalami pengurangan.

Selain itu, Komisi E turut membahas program penebusan ijazah bagi siswa yang ijazahnya masih tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. Menurut Subki, Baznas (Bazis) DKI Jakarta diharapkan terus melanjutkan program tersebut karena masih banyak siswa yang membutuhkan bantuan.

"Walaupun sudah sekitar 12 ribu ijazah yang berhasil ditebus, kebutuhannya masih banyak. Kita minta Baznas terus membantu agar anak-anak bisa mendapatkan ijazahnya sehingga dapat melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan," ungkapnya.

Ia juga mengimbau pihak sekolah agar lebih mengedepankan pendekatan yang humanis terhadap siswa yang masih memiliki tunggakan.

"Kalau memang tunggakannya terlalu besar dan keluarga hanya mampu membayar sebagian, ya dibantu. Jangan mempersulit dengan terus menahan ijazah. Berikan toleransi agar anak-anak bisa memperoleh haknya," tandasnya.