DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk membahas usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta Tahun 2026.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, Rapimgab dihadiri pimpinan komisi, fraksi, Badan Kehormatan (BK), serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Rapat tersebut membahas penyusunan jadwal kerja Pansus yang direncanakan berjalan sepanjang 2026.

“Rapat hari ini menyusun jadwal Pansus untuk tahun 2026. Ada beberapa usulan dari fraksi yang menjadi perhatian, di antaranya Pansus Aset, Pansus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta Pansus Lingkungan Hidup. Seluruh usulan tersebut sudah disampaikan dan diterima,” ujar Wibi, Jumat (9/1).

Meski demikian, Wibi menjelaskan, pembentukan Pansus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. DPRD DKI, lanjut dia, hanya dapat membentuk maksimal lima Pansus dalam satu tahun anggaran.

Selain membahas pembentukan Pansus, Rapimgab juga menekankan kesiapan Pansus dalam mendukung pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda). Namun, menurut Wibi, pihak eksekutif belum siap apabila pembahasan Raperda dilakukan melalui Pansus.

“Ke depan, kami akan lebih mengedepankan Pansus nonraperda. Sementara pembahasan Raperda diharapkan dapat lebih difokuskan melalui Bapemperda,” jelasnya.

Wibi menilai, keberadaan Bapemperda diharapkan mampu membuat proses penyusunan Raperda lebih terarah dan tidak lagi dibebankan kepada Pansus.

“Pansus nantinya diarahkan untuk menangani isu-isu nonraperda, terutama persoalan yang menjadi perhatian publik, baik yang sifatnya strategis maupun yang sedang ramai dibicarakan,” katanya.

Ia berharap, Pansus dapat menjadi instrumen DPRD dalam mengkaji berbagai permasalahan secara lebih mendalam dan komprehensif, serta menghasilkan rekomendasi yang solutif bagi warga ibu kota.

“Dengan Pansus, DPRD bisa menelaah persoalan publik secara lebih detail, misalnya persoalan parkir liar yang sempat ramai dibahas. Hal-hal seperti itu bisa menjadi fokus kerja Pansus,” tandas Wibi.