Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyampaikan laporan hasil pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna yang berlangsung Selasa (23/12).

Dalam kesempatan tersebut, Aziz mengapresiasi seluruh pihak mulai dari legislatif, eksekutif, pemangku kepentingan, maupun masyarakat yang telah berpartisipasi aktif memberikan masukan selama proses pembahasan.

Ia mengatakan, keempat Raperda telah melalui tahapan pembahasan yang komprehensif, mulai dari penyampaian pidato gubernur, pemandangan umum fraksi-fraksi, jawaban gubernur, rapat dengar pendapat umum dengan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan, pembahasan pasal demi pasal, hingga fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan penyampaian hasil pembahasan dalam rapat pimpinan gabungan (Rapimgab).

Raperda pertama yang dilaporkan adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Menurut Aziz, persetujuan Raperda ini menjadi momentum untuk penegasan komitmen bersama antara DPRD dan Pemprov DKI dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan.

“Raperda ini disusun dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta menjamin pemenuhan hak pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, termasuk pembiayaan wajib belajar 13 tahun,” ujarnya.

Selanjutnya, Raperda tentang Penempatan Jaringan Utilitas dinilai penting untuk menjawab tantangan penataan infrastruktur perkotaan yang semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan ekonomi Jakarta. Raperda ini diharapkan dapat menggantikan Perda Nomor 8 Tahun 1999 yang dinilai sudah tidak relevan, sekaligus memperkuat penataan jaringan utilitas secara tertib, terpadu, dan berkelanjutan.

Bapemperda juga melaporkan pembahasan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang bertujuan melindungi kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Raperda ini merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

“Pengaturan KTR mencakup fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, ruang publik, hingga lokasi penyelenggaraan kegiatan berizin,” jelasnya.

Raperda keempat yang disampaikan adalah Raperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroda). Transformasi ini bertujuan meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan air minum bagi masyarakat DKI Jakarta.

“Targetnya, cakupan layanan air minum perpipaan mencapai 90 persen pada 2027 dan 100 persen pada 2029, dengan kepemilikan saham tetap 100 persen milik Pemprov DKI Jakarta,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Aziz menegaskan, keempat Raperda tersebut telah melalui fasilitasi Kemendagri dan dinyatakan layak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah dilakukan penyempurnaan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Atas nama pimpinan dan anggota Bapemperda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh anggota DPRD DKI dan eksekutif serta hadirin sekalian yang telah secara aktif memberikan masukan-masukan selama pelaksanaan pembahasan keempat Raperda ini,” tandasnya.