Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan, Perubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyampaikan, Raperda ini menjadi pedoman penting dalam penataan dan perluasan wilayah administrasi di ibu kota. Pedoman tersebut akan menjadi dasar bagi pembentukan kecamatan dan kelurahan baru agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.

“Salah satu poin penting adalah penetapan standar ideal jumlah penduduk per kelurahan. Harapannya, dengan adanya pedoman ini, pelayanan kecamatan dan kelurahan bisa lebih optimal,” ujarnya, Jumat (28/11).

Menurut Aziz, standar ini dibutuhkan karena sejumlah kelurahan di Jakarta memiliki jumlah penduduk yang sangat padat, sehingga pelayanan publik menjadi tidak seimbang dengan wilayah lainnya.

“Angka idealnya 42 ribu penduduk per kelurahan. Kalau ada yang sampai 100 ribu, tentu harus dipecah menjadi dua atau tiga,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses perubahan wilayah harus melibatkan masyarakat, mulai dari RT, RW, LMK hingga tokoh masyarakat, untuk menghindari resistensi dan memastikan kebijakan sesuai kebutuhan warga.

Lebih jauh, Aziz juga menyinggung isu aglomerasi yang dinilai penting dalam perencanaan tata wilayah Jakarta ke depan. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sementara luas wilayah tetap, Jakarta dinilai membutuhkan peluang ekspansi dalam pengelolaan lintas daerah.

“Contohnya, Jakarta tidak bisa mengurus sampahnya sendiri karena keterbatasan lahan sehingga harus bekerja sama dengan Bantar Gebang. Dengan aglomerasi, pengelolaan air, sampah sampai ruang hijau bisa lebih terintegrasi,” tuturnya.

Meski demikian, Aziz menegaskan bahwa isu aglomerasi tidak diatur dalam Raperda penataan wilayah ini, karena akan dibahas dalam Perda khusus sebagai bagian dari 15 Raperda kekhususan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Yang kami bahas ini fokus pada manajemen pemerintahan. Untuk utilitas juga sudah dibahas, termasuk kewajiban seluruh kabel masuk bawah tanah sebagai standar kota global,” tandasnya.

Setelah pembahasan di tingkat Bapemperda selesai, Raperda penataan wilayah akan dilaporkan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) sebelum difasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk proses evaluasi.