Sebanyak 155 peserta terdiri dari kader PKK, Dasawisma, pengelola RPTRA, FKUB, FKDM, LMK, pengurus RT/RW, dan pendamping penyandang disabilitas mengikuti kegiatan Kampanye 16 Hari Antikekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (HAKTPA) di Ruang Dirgantara Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtadho mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan anak.

"Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih, kasus yang masuk ke UPT PPPA dari Jakarta Selatan mencapai 410 kasus. Saya yakin, ini merupakan fenomena gunung es yang sebenarnya masih banyak yang belum berani melapor," ujarnya, Rabu (3/12).

Ali mengajak, kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk para kader PKK sebagai garda terdepan pemerintah untuk berani bersuara dan mengajak untuk jangan takut untuk melapor.

Ali berharap, kegiatan ini menjadi titik awal dari banyak aksi yang lebih besar di masa mendatang. Untuk itu, semuanya jangan hanya berhenti pada 16 hari ini, tetapi menjadikannya gerakan sepanjang tahun demi keadilan dan kesejahteraan bersama.

"Mari mendukung dan peduli terhadap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saya percaya di Jakarta Selatan dengan kekuatan komunitas dan keberagaman masyarakatnya mampu menjadi teladan dalam upaya menciptakan kota yang lebih ramah, inklusif, dan melindungi seluruh warganya, khususnya perempuan dan anak," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainnah menuturkan, pelaksanaan kegiatan sudah dimulai sejak 22 November 2025 dengan penempelan stiker di tempat strategis dan mudah terlihat, termasuk di transportasi umum.

"Harapannya stiker itu dapat menyebarkan informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sebab, kekerasan terhadap perempuan saat ini bukanlah merupakan isu sektoral, tetapi sudah masuk ke dalam isu multisektoral," bebernya.

Iin menjelaskan, untuk mengatasi permasalahan terhadap kekerasan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dan kebijakan serta program strategis, seperti keberadaan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA).

Kemudian, membuat Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) percontohan, adanya relawan KRPPA, dibentuknya Satgas Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di sekolah bekerjasama dengan Sudin Pendidikan, ruang bermain yang aman bagi anak di RPTRA, sosialisasi-sosialisasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Sampai hari ini tren aduannya naik 10 persen dari tahun kemarin. Kami menyikapi bahwa kenaikan ini berarti masyarakat sudah berani speak up. Masyarakat sudah menganggap hal ini bukan sebagai aib  tetapi masalah yang harus diselesaikan," tandasnya.