Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyampaikan, pihaknya tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang drafnya telah dirampungkan Panitia Khusus (Pansus).

"Saya mengapresiasi kerja Pansus selama enam bulan karena telah bekerja komprehensif dan integral. Ini tentu membantu Bapemperda sehingga kami tidak mulai pembahasan dari awal,” ujar Aziz, Rabu (26/11).

Aziz menjelaskan, Bapemperda menaruh perhatian pada sejumlah pasal yang dinilai cukup sensitif, terutama terkait pemberian denda dan sanksi atas pemanfaatan BMD yang masih dikuasai pihak lain tanpa izin Pemprov DKI.

“Kami fokus bagaimana BMD yang seharusnya dimanfaatkan Pemda DKI bisa digunakan, meskipun pengembang belum menyerahkan seluruh asetnya,” katanya.

Ia mencontohkan kondisi di beberapa wilayah di Jakarta, di mana terdapat tanah dan bangunan yang belum tuntas dibangun atau belum diserahterimakan. Meski demikian, kata Aziz, status tanahnya sudah menjadi milik Pemprov DKI, namun bangunannya belum rampung sehingga aset tersebut tidak dapat dimanfaatkan.

“Ini tidak adil. Ketika tanahnya sudah diserahterimakan, seharusnya Pemda DKI sudah bisa memanfaatkannya. Dalam Perda ini kami perkuat agar Pemprov DKI dan masyarakat dapat menggunakan aset tanah, meskipun bangunannya belum diserahterimakan oleh pengembang,” tegasnya.

Aziz menambahkan, Raperda BMD juga mengatur digitalisasi aset untuk memastikan pendataan yang lebih akurat dan transparan.

“Digitalisasi ini untuk mendata dan mencatat agar tidak ada aset Pemda yang tidak jelas status kepemilikannya. Melalui Perda ini, kami mewajibkan digitalisasi dan membuka akses data tersebut kepada publik,” jelasnya.

Dengan keterbukaan data, kata Aziz, masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengetahui status lahan yang dimiliki Pemprov DKI melalui platform yang mudah diakses publik.

Lebih lanjut, ia berharap, langkah ini dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

“Jika ada tanah kosong dan pengusaha ingin memanfaatkannya, mereka tidak perlu mencari-cari. Cukup membuka website misalnya Jakarta Satu dan melihat bahwa lahan itu milik Pemda DKI. Di sana tercantum nilai, luas, dan ketentuan pemanfaatannya. Dengan begitu, aset Pemda DKI bisa dimanfaatkan masyarakat maupun dunia usaha, sekaligus menjadi pemasukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD,” tandasnya.