Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk jajaran eksekutif saat Rapat Paripurna Pengesahan Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11). Rekomendasi dibacakan anggota Komisi E, Ramly H Muhamad.

“Kami merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kesejahteraan warga Jakarta,” ujarnya.

Pada bidang pemerintahan, lanjut Ramly, dewan mendorong Bappeda dan BPKD menyusun metode perhitungan efisiensi berbasis data riil dan memastikan validasi lintas OPD berjalan transparan.

Dewan juga minta OPD terkait untuk memperluas pemasangan CCTV di titik-titik rawan kriminalitas, menata kawasan Kantor Wali Kota Jakarta Timur, serta melakukan pemerataan pembangunan di Kepulauan Seribu.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat kecamatan dan kelurahan agar berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Di bidang perekonomian, DPRD mendorong peningkatan kinerja dan akuntabilitas BUMD, serta memastikan pengelolaan keuangannya berjalan efisien.

DPRD juga meminta PT Jakpro dan Jaklingko memperluas jangkauan layanan transportasi hingga ke tingkat kelurahan, serta mendorong optimalisasi pendapatan PT MRT Jakarta dari tiket dan sumber non-tiket guna mengurangi beban subsidi operasional.

DPRD juga merekomendasikan  pentingnya penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui inovasi di wahana rekreasi seperti Dufan dan Atlantis, serta kolaborasi antara OPD dan BUMD untuk mengembangkan kawasan wisata terpadu.

Di bidang kesejahteraan rakyat, DPRD mendorong agar program pendidikan seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sekolah gratis, dan Tebus Ijazah tetap dilanjutkan bahkan diperluas. DPRD juga meminta percepatan rehabilitasi sekolah-sekolah lama, pembangunan puskesmas, dan peningkatan kapasitas rumah sakit daerah.

“Program pendidikan inklusif dan penambahan Sekolah Luar Biasa (SLB) perlu diprioritaskan agar setiap anak memiliki akses pendidikan yang setara,” ujar Ramly.

Dewan menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan subsidi pangan, memperkuat program kesehatan masyarakat, serta memastikan penanganan kasus sosial dilakukan secara cepat dan terintegrasi.

“Semoga rekomendasi ini menjadi panduan bagi terwujudnya tata kelola anggaran yang efisien, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan warga Jakarta,” tandasnya.