Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta seluruh perangkat daerah mitra kerjanya memastikan program pembangunan tahun 2026 berjalan efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mengatakan, arah pembangunan harus selaras dengan target RPJMD 2025–2029, dengan memprioritaskan belanja wajib dan mengikat tanpa mengurangi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Belanja modal perlu dioptimalkan dan belanja operasional dijalankan secara efisien, dengan fokus pada kegiatan yang produktif dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Yuke, Jumat (31/10).

Ia menambahkan, efisiensi anggaran perlu dilakukan melalui integrasi program daerah dengan program nasional agar penggunaan APBD lebih efektif. Menurutnya, anggaran harus diarahkan pada kegiatan produktif yang memiliki dampak luas bagi warga Jakarta.

Dalam sektor infrastruktur, Komisi D mendorong Dinas Bina Marga mempercepat penyelesaian proyek jalan tembus, pembangunan Flyover Latumeten, serta penataan trotoar yang terintegrasi dengan jaringan transportasi umum.

Sementara itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) diminta tetap fokus pada penanganan banjir, melalui pembangunan dan pemeliharaan saluran air, pembuatan sodetan, serta percepatan pengadaan tanah di Kali Ciliwung dan area waduk penampung air.

Yuke juga meminta Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) memperkuat fasilitasi PTSL dan penataan tanah, serta mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) melaksanakan pemerataan pembangunan rumah susun (rusun) di lima wilayah kota, dengan memperhatikan kualitas konstruksi dan pelayanan penghuni.

“Untuk mengatasi keterbatasan lahan makam, kami mendorong Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memperluas RTH makam dan menambah mobil jenazah,” jelas Yuke.

Selain itu, Komisi D mendukung peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta penguatan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH), termasuk optimalisasi TPST Bantargebang dan RDF Plant Rorotan agar pengelolaan sampah lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, kami berharap seluruh perangkat daerah tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta,” tandas Yuke.