Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung optimistis pembangunan Jakarta akan tetap berjalan, meski Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Jakarta dipotong signifikan oleh Pemerintah Pusat.

Pemotongan DBH yang hampir mencapai Rp15 triliun mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta. Anggaran yang semula telah diketok sebesar Rp95 triliun kini menjadi sekitar Rp79 triliun.

"Pemerintah Jakarta akan berusaha yang biasanya dengan anggaran yang cukup besar, kurang lebih Rp90 triliun lebih, tahun ini sebenarnya Rp95 triliun akan menjadi Rp79 triliun dan kami tetap harus dengan senyum dan optimisme untuk bisa membangun Jakarta," ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10).

Pramono mengaku akan mencari pembiayaan kreatif dan kemitraan strategis untuk membiayai proyek-proyek besar, salah satunya menggunakan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi (SP3L).

"Hal-hal yang bisa katakanlah dibangun dengan berpartner, bekerja sama, mitra strategis, ataupun dari dana KLB, SLF, SP3L, dan sebagainya tetap akan dilakukan," kata Pramono.

Salah satu contohnya adalah rencana pembangunan TOD Dukuh Atas. Pramono mengatakan, pembangunan TOD ini tetap akan dilanjutkan, tetapi mekanismenya menggunakan pembiayaan non-APBD, yakni melalui partnership dan lainnya.

Selain itu, Pramono juga menyatakan perlunya mengkaji kembali potensi pendapatan lainnya, termasuk pemberian subsidi besar di sektor transportasi.

"Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Berbagai hal yang seperti-seperti itu, apakah subsidi transportasi karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir Rp15.000. Sehingga dengan demikian, dengan berbagai hal kami akan kaji kembali," jelasnya.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi realokasi dan efisiensi anggaran, termasuk mendorong skema pembiayaan kreatif untuk menghadapi pemotongan DBH.

"Untuk itu harus ada realokasi, efisiensi, dan juga stressing pada hal-hal yang tidak boleh dikurangi," ucapnya.

Meski demikian, Pramono memastikan program-program prioritas yang menyentuh langsung kesejahteraan warga tidak akan terganggu. Termasuk program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Pemprov DKI pun berencana melakukan efisiensi dan refocusing pada program-program non-prioritas. Ia mencontohkan efisiensi pada perjalanan dinas dan lainnya.

"Kemudian anggaran-anggaran belanja yang tidak atau bukan menjadi prioritas utama, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan makan minum dan sebagainya," lanjut Pramono.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati menyampaikan, Pemprov DKI akan mencari pembiayaan kreatif untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

"Kita tetap optimistis untuk menyelenggarakan pemerintahan tahun 2026. Bagaimana kemudian kita harus menimbulkan creative financing untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sekarang ini tentu akan semakin meningkatkan layanan kita kepada masyarakat," jelasnya di tempat terpisah.

Menurutnya, Pemprov DKI saat ini tengah melakukan proses reposturing atau penataan ulang APBD. Postur-postur anggaran yang sudah disusun akan dilihat kembali sesuai dengan prioritasnya.

"Sekarang ini adalah pada kita, tataran eksekutif, melakukan reposturing tentang APBD kita," tandasnya.