Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya agar pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat tidak akan mengganggu keberlanjutan program-program prioritas yang menyentuh kepentingan rakyat banyak di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, program prioritas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah akan tetap berjalan.

"Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk KJP, KJMU, pemutihan ijazah, program-program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tidak terganggu," tegas Pramono, di SMP Strada Santo Fransiskus Xaverius 1, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10).

Pramono mengakui bahwa Pemprov DKI telah menerima informasi mengenai adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari Badan Anggaran DPR RI dalam rangka efisiensi. Namun demikian, ia memastikan kesiapan Jakarta dalam menghadapi kondisi ini ke depannya.

"Ya intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap. Memang saya sudah mendapatkan informasi dari Badan Anggaran DPR RI, program untuk pemotongan DBH dalam rangka efisiensi," jelas Pramono.

Selanjutnya, Pemprov DKI akan menghitung kembali anggaran yang diproyeksikan pada tahun depan. Karena itu, Gubernur akan menggelar rapat khusus pada hari ini mengenai strategi penyesuaian anggaran.

"Untuk itu kami sedang menghitung kembali. Kebetulan nanti jam 4 rapat khusus mengenai ini. Saya ingin mendapatkan laporan terlebih dahulu dari Kepala Bapenda dan juga tentunya dari Sekda untuk bagaimana kita menghadapi ini," kata Pramono.

Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov DKI akan tetap melanjutkan pembangunan Jakarta melalui berbagai terobosan yang inovatif. Ia mencontohkan pengoptimalan pemanfaatan dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

"Jakarta karena seperti yang saya sampaikan berulang kali ingin membangun, tetap dengan terobosan-terobosan. Dan kemarin yang berkaitan dengan KLB yang selama ini mungkin ada sampai dengan 12 tahun belum selesai, kemarin akhirnya sudah diketok 15 hari akan selesai," ucapnya.

Melalui terobosan dalam proses perizinan yang lebih transparan dan terbuka ini dinilainya akan menjadi penyemangat bagi para pengusaha di Jakarta untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

"Dan sekarang betul-betul transparan terbuka, 15 hari harus selesai. Kalau dulu ada yang 12 tahun, ada yang 5 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Dan itulah yang saya gunakan nanti untuk membangun Jakarta," tandas Gubernur.