Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai masih ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan mark up anggaran. Padahal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI telah menggunakan sistem e-budgeting.

"Sejauh ini masih banyak yang mark up, masih banyak yang enggak tau aturan," ujar Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (24/6).

Basuki mengaku telah melakukan penyisiran terhadap mata anggaran dalam APBD 2015. Jika ditemukan kejanggalan, maka akan langsung dibekukan sehingga anggaran tersebut tidak bisa digunakan. "Kami menyisir semua mana yang tidak benar kita akan buang saja. Lebih baik serapannya kecil tapi duitnya tidak dicuri," tegasnya.

Selain mark up anggaran pada harga satuan, Basuki mencurigai masih ada kecurangan lain yang dilakukan SKPD. Diantaranya yakni dari sisi kegunaan serta kekuatan gedung yang berlebihan. Para SKPD disinyalir meningkatkan total anggaran agar komisi yang diperolehnya juga ikut tinggi.

"Misalnya kita bangun sekolah mungkin cukup dengan konstruksi baja untuk 3-4 lantai. Tidak perlu sampai masif ada beton, terus dicor segala macam. Itu jadi mahal. Kenapa dia mau mahal? Supaya dia komisinya ge de. Kita mau bertahap motong-motong seperti itu," tegasnya.

Basuki mengakui masih adanya kelemahan pada sistem e-budgeting tahun ini. Karena semua jenis kegiatan tidak dimasukan melalui elektronik musyawarah rencana pembangunan (e-musrenbang). Namun pengalaman tahun ini akan dijadikan pembelajaran bagi penerapan e-budgeting tahun depan.