Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menggelontorkan dana untuk penyertaan modal ke PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebesar Rp 7,7 triliun tahun ini. Suntikan modal tersebut akan diajukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2015 mendatang.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemberian suntikan modal itu, lantaran BUMD ini akan menjalankan sejumlah proyek besar. Nilai investasi proyek yang akan dikerjakan mencapai Rp 7,7 triliun.

"Kita akan kasih PMP. Kita konglomerat. APBD-P kan Pergub. Saya mau kasih PMP Rp 7,7 triliun. Kita gak kalah dengan perusahaan besar kok," kata Basuki, usai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jakarta Propertindo di Thamrin City, Selasa (23/6).

Beberapa program yang disetujui dalam RUPS PT Jakpro antara lain, pembangunan rusun sebanyak 13 ribu unit, wisma atlet, pembangunan insenerator PLTG, akuisisi perusahaan yang potensial, serta rencana pelimpahan beberapa BUMD untuk bergabung ke dalam Jakpro. Dengan memberikan suntikan dana sebesar itu, Ahok, begitu Basuki disapa, juga berharap pada 2018 PT Jakpro juga dapat segera membentuk holding, seperti layaknya Temasek Holdings, perusahaan investasi milik Singapura.

"Kami mau Jakpro itu seperti yang Pak Jokowi katakan. BUMD itu kaya model Temasek," ujarnya.

Basuki ingin PT Jakpro bisa lebih profesional. Bahkan, ke depan direksi yang dipilih melalui hasil seleksi yang terbaik. Keinginan Basuki menjadikan PT Jakpro go public bukan tanpa alasan. Mantan Bupati Belitung Timur itu tak ingin, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang properti itu menjadi sapi perah oknum pejabat.

"Saya pikir target minimal paling lama 2018 sudah bisa go public. Siapa pun gubernur tidak bisa memanfaatkan Jakpro jadi sapi perah. Ini yang mau saya manfaatkan. BUMD bukan untuk kepentingan pribadi. Target Bank DKI juga akhir 2017 atau awal 2018 sudah bisa go public," ucapnya.