Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat ini masih mencari celah hukum terkait penerapan sistem Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar di ibu kota. Pasalnya, kategori penerapan sistem jalan berbayar ini masih belum jelas, apakah termasuk retribusi atau tidak.

"ERP ya tidak bisa bulan ini. Kita lagi cari celah hukum karena retribusi itu kita belum pernah ada yang namanya ERP. Padahal, tujuan ERP bukan pungut duit, sebetulnya untuk membatasi jumlah kendaran yang jalan," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Selasa (24/3).

Ia mengatakan, agar dapat disebut retribusi, nilai penerapan tarif ERP tidak boleh naik turun alias stabil.

"Misalnya, ditentukan Rp 1.000 ya Rp 1.000. Sedangkan, fungsi ERP kalau sepi gimana? Ya diturunin nilainya agar orang lewat. Nah, itu aku lagi cari celah hukumnya. (Jangan sampai) karena itu aku jadi masalah lagi karena naik-turun naik-turun (tarifnya)," ujarnya. .

Basuki mengungkapkan, pihaknya berencana menunjuk PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro) sebagai penanggung jawab pengadaan ERP. Pemprov DKI juga berharap prosesnya tidak memakan waktu lama dan akhir tahun sudah dapat dipasang di Jakarta.

”Kita lagi mau cari cara tunjuk saja Jakpro, yang jelas daerah kita saja dapat Rp 1 miliar nih," ungkapnya.

Sekadar diketahui Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Jakarta, Benjamin Bukit menjelaskan, pihaknya masih terkendala masalah regulasi untuk pengadaan ERP. Proses lelang hingga kini masih terkendala dengan sejumlah regulasi yang tumpang tindih. Sehingga, pihaknya perlu menyamakan satu pandangan.

"Kami masih menyamakan persepsi. (Sampai sekarang masih ada) Masalah regulasi karena ada Undang-undang, Perda dan Permendagri. Macam-macam," jelasnya.

Benjamin menambahkan, pihaknya juga belum mencapai kesepakatan perihal pengadaan sistem ERP sehingga perlu ada pembahasan lebih lanjut.

"Apakah masuk kategori retribusi atau pelayanan. Ini yang masih dibahas," tambahnya.