Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendapat tawaran kerjasama dari Pemerintah Korea Selatan (Korsel) untuk proyek pembangunan Giant Sea Wall (tanggul laut raksasa). Namun, sebelum menerima tawaran itu, Pemprov DKI meminta Korsel membicarakan masalah tersebut dengan pemerintah pusat.

Tawaran kerjasama itu disampaikan langsung Komisioner Badan Pembangunan dan Investasi Saemangeum Korea Lee Byoung Gook kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama di Balaikota, Rabu (21/1).

"Untuk merealisasikan proyek pembangunan tanggul laut raksasa di Jakarta, kami menawarkan bantuan berupa asistensi resmi kepada Pemprov DKI," ungkap Lee di Balaikota. 

Ia menjelaskan, pada tahap awal, pemerintah Korsel akan memberikan bantuan berupa asistensi resmi senilai 10 juta dollar Amerika yang bertujuan agar pembangunan GSW dapat berjalan lancar.

"Dalam asistensi itu, pertama-tama kami akan melakukan riset mengenai tanggul laut di Jakarta. Riset ini butuh waktu. Setelah itu baru kami tentukan arah pembangunan proyek serta memberi tahu cara-cara untuk menarik investor agar bersedia berinvestasi dalam proyek raksasa tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengungkapkan, pihaknya belum dapat memastikan untuk menerima tawaran pemerintah Korsel tersebut. Sebab, keputusan Pemprov DKI untuk menerima bantuan harus diketahui serta disetujui beberapa pihak.

"Mereka (Korea Selatan) seharusnya bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian terlebih dahulu. Lalu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Setelah itu baru bisa diputuskan," ucapnya.

Ia menambahkan, konsep pembangunan tanggul Saemangeum berbeda dengan konsep pembangunan tanggul raksasa di utara Jakarta. Konsep Giant Sea Wall (GSW) dibangun untuk reservoir air (penampungan air baku). Sedangkan pembangunan tanggul Saemangeum bertujuan untuk menahan ombak. Sehingga, konsep pembangunan GSW di Jakarta lebih cocok jika menerapkan apa yang dikerjakan oleh Maasvlakte Sea Wall di Rotterdam, Belanda.