Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2020 bersama wali kota dan bupati.

Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi A, Mujiyono, dan dihadiri Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Menghantara; Wali Kota, Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko; Wali Kota Jakarta Timur, M Anwar; Wali Kota Jakarta Selatan, Marullah Matali; Wakil Wali Kota Jakarta Barat M Zen; serta Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, output dari berbagai program dan kegiatan adalah pelayanan publik yang semakin membaik.

"Komponennya banyak, sudah diurai. Kita lihat semangat dan keingintahuan dari anggota dewan luar biasa. Terutama, kaitan dengan memberi masukan atau koreksi," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/10) malam.

Mujiyono menjelaskan, pelayanan yang baik tidak sekadar sikap, bicara, senyum, tapi fasilitas pelayanan publik harus mengedepankan kenyamanan, ramah disabilitas, dan ramah lingkungan.

"Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas itu sangat penting, termasuk di kantor-kantor kelurahan," terangnya.

Ia menambahkan, konsep Go Green pada kantor-kantor pemerintah juga harus dapat diimplementasikan dengan baik.

"Ini perlu terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu," terangnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, ada sejumlah masukan dari anggota dewan yang perlu ditindak lanjuti berkaitan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020.

"Masukan kami ada yang menyangkut masalah standarisasi pembangunan kantor kelurahan dan kecamatan itu harus di-carry over untuk dibangun, kemudian pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara menjelaskan, salah satu usulan dalam KUA-PPAS yang disampaikan adalah berkaitan dengan rehab kantor Wali Kota Jakarta Pusat, tahun depan.

"Kami ingin semakin memberikan rasa nyaman kepada warga, termasuk penyandang disabilitas karena rehab mencakup pemasangan guiding block dan perbaikan lift," ucapnya.

Ia menambahkan, untuk kantor lurah yang akan diperbaiki di tahun 2020 salah satunya adalah Kantor Lurah Utan Panjang dengan anggaran sebesar Rp 8 miliar.

"Sudah bangunan lama dan saat ini kondisinya cukup memperihatinkan," jelasnya.

Selain itu, kata Bayu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat juga akan menambah sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 21 Kelurahan yang dinilai padat penduduk.

"Tahun depan kita lanjutkan program prioritas ini agar anak-anak usia dini bisa mendapatkan pendidikan di dekat lingkungan rumah," tandasnya.