Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memastikan pelaksanaan program Sekolah Swasta Gratis (SSG) berjalan optimal, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.

Hal itu disampaikan Subki saat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 bersama Disdik.

Menurut dia, mayoritas usulan hasil reses anggota Komisi E telah diakomodir oleh Disdik. Kondisi tersebut dinilai menjadi kabar baik karena aspirasi warga dapat ditindaklanjuti Pemprov DKI.

“Cukup menarik hari ini karena Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan beberapa usulan reses, sebagian besar sudah diakomodir. Itu buat kita anggota Komisi E menggembirakan, karena aspirasi masyarakat bisa diterima,” ujar Subki, Senin (25/5).

Ia menambahkan, sejumlah pembangunan sekolah baru juga telah dipersiapkan dan segera dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan pendidikan masyarakat.

Selain itu, Subki menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan program SSG agar berjalan maksimal dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan.

“Kita minta monitoring yang ketat terkait pelaksanaan SSG supaya tidak ada kekacauan dan tidak ada penyimpangan di bawah. Karena kita ingin SSG ini benar-benar gratis,” katanya.

Ia berharap, tidak ada pungutan maupun beban tambahan yang masih dibebankan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut.

Di sisi lain, Subki juga mendorong adanya perhatian terhadap madrasah swasta agar tidak terjadi ketimpangan dengan program sekolah swasta gratis. Pemprov DKI, menurut dia, dapat mengalokasikan hibah bagi madrasah swasta sebagai bentuk dukungan pendidikan yang lebih berimbang.

“Kita ingin ada keseimbangan. Paling tidak kalau sudah ada 103 sekolah gratis, di sisi madrasahnya ada juga yang dibantu, supaya mereka tidak ditinggalkan,” ucapnya.

Subki menilai, langkah tersebut penting untuk mencegah perpindahan siswa dari madrasah ke sekolah swasta gratis akibat perbedaan biaya pendidikan.

Lebih lanjut, Komisi E meminta, Disdik mengkaji kemungkinan pengalokasian anggaran bagi program madrasah swasta gratis dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Meski demikian, Subki menyampaikan, saat ini belum ada rencana penambahan jumlah sekolah swasta gratis dalam RKPD 2027. Menurutnya, setiap kebijakan harus mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.

“Kita juga harus melihat kemampuan keuangan. Tidak etis juga kalau tuntutannya dinaikkan sementara kemampuan keuangannya terbatas,” tandasnya.