Realisasi penerimaan pajak DKI hingga pertengahan bulan November tahun 2014 ini mencapai Rp 22,6 triliun dari target sebesar Rp 32,5 triliun.

"Hingga 14 November 2014, persentase realisasi penerimaan dari 13 jenis pajak yang telah masuk ke kas daerah sekitar 70,55 persen atau sebesar Rp 22,93 triliun," kata Iwan Setiawandi, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, kepada beritajakarta.com, Sabtu (22/11).

Iwan mengatakan, beberapa jenis pajak di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Biaya Balik Nama Kendaraan Baru (BBNKB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi penyumbang pajak tertinggi ke kas daerah DKI. Pasalya, penerimaan keempat jenis pajak ini di dalam target APBD DKI 2014 masing-masing mencapai di atas Rp 5 triliun.

"Realisasi penerimaan hingga 14 November, untuk PKB telah mencapai 83,91 persen atau sebesar Rp 4,32 triliun, BBNKB sekitar 74,53 persen atau sebesar Rp 4,76 triliun, PBB sekitar 81,03 persen atau sebesar Rp 5,26 triliun dan BPHTB sekitar 53,9 persen atau sebesar Rp 2,69 triliun," ujarnya.

Ia mengungkapkan, DPP DKI saat ini terus menggenjot penerimaan dari jenis Pajak Bumi dan Bangunan yang saat ini tercatat sebanyak 2 juta lebih wajib pajak (WB).

"Di dalam target APBD DKI 2014, kami menargetkan penerimaan pajak dari jenis pajak PBB P2 sebesar Rp 6, 6 triliun. Dan hingga pertengahan November, penerimaan PBB yang masuk ke kas daerah telah mencapai Rp 5,2 triliun atau sekitar 81 persen," ungkapnya.

Iwan menegaskan, pihaknya optimis penerimaan dari jenis pajak PBB P2 di Jakarta akan mencapai antara Rp 5,5 hingga 5,8 triliun hingga akhir 2014.  

"Tahun ini, ada kenaikan kewajiban warga untuk menyetorkan PBB. Namun, untuk bidang sosial yakni rumah sakit dan sekolah diberikan keringanan pembayaran PBB sebesar 50 persen dan nol persen alias gratis bagi sarana ibadah," tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan pemutahiran data terhadap 2 juta lebih WP dari jenis pajak PBB P2 di ibu kota pada tahun 2015 mendatang.

Pemutahiran data untuk mengetahui keabsahan dari 2 juta lebih WP PBB dengan lahan yang dimilikinya.

"Kita akan menggelar sensus atau semacam pendataan ulang untuk mengetahui keabsahan dari 2 juta lebih WP PBB dengan lahan yang dimilikinya saat ini. Sebenarnya, dahulu saat warga hendak mengurus Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB, terlebih dahulu dicek bukti kepemilikan lahan yang sah seperti girik dan sebagainya," tukasnya.