Ratusan warga yang bermukim di pesisir pantai Jakarta bakal terkena dampak pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Namun, karena tidak semua warga tersebut ber-KTP DKI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta pemerintah pusat ikut memikirkan hunian untuk relokasi warga yang terdampak proyek tersebut.

"Warga termasuk yang ada di tambak-tambak kami harus fasilitasi (relokasi) termasuk di dekat tembok Samudra Indonesia itu juga ada. Lokasi itu sebenarnya tidak layak jadi tempat hunian. Tinggal di atas laut begitu," kata Heru Budi Hartono, Walikota Jakarta Utara di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (9/10).

Pihaknya, saat ini tengah mendata jumlah warga yang akan direlokasi. Selain itu juga melihat ketersediaan hunian yakni rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dirinya memperkirakan jumlah rusunawa yang ada di Jakarta tidak mencukupi dengan banyaknya warga. Terlebih, ada juga warga luar DKI, termasuk warga Cirebon. "Kalau tunggu rusun kan lama. Makanya kami harus pikirkan. Menko Perekonomian harus bantu pikirkan itu juga dong," ucapnya.

Dikatakan Heru, pihaknya hanya akan mengakomodir bagi warga yang memiliki KTP DKI. Sementara untuk yang ber-KTP luar DKI akan diserahkan kepada pemerintah pusat. "Kalau itu warganya tidak ber-KTP DKI, pemerintah pusat bantu. Kebanyakan juga tidak ber-KTP DKI. Ini mesti dipikirkan pemerintah pusat juga," pintanya.

Menurut Heru, warga yang bermukim di lokasi tersebut pernah ditertibkan pada tahun 2009-2010. Namun, warga kembali menempati lahan tersebut, karena daya tariknya bagi nelayan. "Saya sudah pernah tertibkan itu. Tapi, muncul lagi karena mereka kan nelayan. Tinggal di situ, kerja juga di deket situ. Ya, itu kebutuhan hakiki," ucapnya.