Dalam waktu dekat, Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan electronic road pricing (ERP) atau pembatasan lalu lintas berbayar. Setidaknya akan ada 38 pintu gerbang atau gate untuk satu rute. Pintu gerbang tersebut berguna untuk menangkap kendaraan yang melintas di koridor ERP. Sehingga diharapkan tidak ada celah di setiap simpang jalan di koridor yang diterapkan sistem ERP.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar menuturkan, ke-38 pintu gerbang tersebut akan terpasang di sepanjang Jl Sudirman, Jl MH Thamrin, Jl Medan Merdeka Barat, hingga Jakarta Kota, ataupun arah sebaliknya. Dari arah Jl Sudirman menuju Jakarta Kota terdapat 18 gerbang. Sedangkan, dari Jakarta Kota menuju Jl Sudirman ada sekitar 20 gerbang.

"Memang akan banyak pintu gerbang yang dibuat. Jadi dipilih lokasi agar bagaimana menempatkan gerbang supaya mobil tidak banyak yang lolos, jalan kecil juga juga lolos," kata Akbar di Balaikota DKI Jakarta, Senin (9/6).

Akbar mencontohkan, salah satu gerbang akan dipasang di antara Ratu Plaza menuju Pintu 1 Senayan. Sehingga, para pengemudi yang berada keluar dari kantor Kementerian Pendidikan akan terkena biaya jalan berbayar pada gerbang selanjutnya. Belasan gerbang yang dipasang diharapkan akan efektif menangkap kendaraan-kendaraan yang melintasi jalur tersebut.

"Misalnya, Jl Sudirman dari Ratu Plaza sampai di Pintu 1 Senayan cukup satu gerbang saja. Kemudian, gerbang berikutnya setelah pintu satu. Mungkin, kena gerbang berikutnya. Seperti pengunjung hotel yang sudah berada di sana, mereka juga akan dikenakan tarif ERP kalau keluar. Karena dia terlanjur di dalam, dan kalau keluar akan dipotong debitnya," ujar mantan kepala UP Transjakarta ini.

Tarif yang akan diterapkan untuk jalan berbayar ini fluktuatif. Tarifnya akan disesuaikan dengan kepadatan kendaraan yang melintasi jalur tersebut. Rencananya harga yang akan diterapkan antara Rp 20.000 sampai Rp 40.000 untuk sekali melintas atau per dua jam. Akan tetapi, jumlah biaya itu akan terus dievaluasi setiap satu bulannya. Dengan adanya penerapan sistem ERP ini, kecepatan kendaraan di koridor tersebut bisa mencapai 30 sampai 40 kilometer per jam. Jika dalam evaluasi kendaraan yang melintas masih cukup padat maka tarifnya akan dinaikan sebesar Rp 2.000. "Kita evaluasi terus nanti jika tetap padat akan dinaikan, agar arus lalu lintas tidak statis," ucapnya.

Namun sebaliknya, jika saat penerapan kecepatan kendaraan mencapai 50 kilometer per jam, maka tarif secara otomotis akan menurun. Sehingga, jalan yang berada di jalur ERP tidak mubazir dan dapat digunakan masyarakat. "Kalau 50 kilometer per jam berarti itu kendaraan sedikit. Sehingga, mubazir jalanannya, padahal jalanannya lebar tapi kendaraan sedikit. Jadi tarif dinamis," tukasnya.

Koridor lain yang akan diterapkan sistem ERP yakni Kuningan-Ragunan. Pintu gerbang ERP yang akan dipasang di koridor ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan koridor Jl Sudirman-Kota. Untuk koridor Jl Sudirman-Kota uji coba akan dilakukan salah satu perusahaan yang tertarik menjadi investor ERP, Kapsch pada Juli mendatang. Sedangkan di koridor Jl Rasuna Said dikerjakan oleh perusahaan asal Norwegia yaitu Q-Free.