Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar yang mulai diberlakukan Pemprov DKI tahun depan mendapat dukungan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya. Namun, untuk mewujudkan kebijakan tersebut di beberapa ruas jalan di ibu kota juga diperlukan Electronic Registration & Identification (ERI).

"ERI itu adalah dasar untuk kita melaksanakan ERP, tanpa ERI mustahil kita melaksanakan hal tersebut," kata AKBP Bakharuddin Muhammad Syah, Wadirlantas Polda Metro Jaya dalam sebuah diskusi ERP di Jakarta, Selasa (3/6).

Menurutnya, kepolisian sendiri telah siap melakukan registrasi dan mencocokkan data yang dimiliki dengan data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) DKI. "Kami telah siap untuk sinkronisasi dengan Dispenda DKI, kapan mau disinkronkan? Tanpa ERI, ini mustahil diwujudkan," ucapnya.

Ia menambahkan, mendukung penuh kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang akan menerapkan ERP. Menurutnya hal tersebut sangat positif, sehingga kepolisian pun sangat serius dalam hal ini agar kebijakan tersebut dapat segera dilaksanakan.

"Ini tentunya wajib kita dukung, karena arahnya positif dan kami siap diajak revolusi. Kami juga sudah mensosialisasikan ke sosial media, termasuk di TMC dan RTMC," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, M Akbar mengatakan, akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar datanya bisa segera dicocokkan dengan yang ada di Polda Metro Jaya.

"Nanti kami coba koordinasikan dengan Dispenda mengenai data kendaraan," kata Akbar.

Sedangkan data yang akan digunakan tetap mengacu kepada data yang dimiliki Polda Metro Jaya, karena data yang dimiliki Dispenda hanya kendaraan yang ada di Jakarta, sementara yang melintas di Jakarta bukan hanya kendaraan dari Jakarta saja, tapi juga dari Depok, Tangerang dan Bogor.

"Saya pikir kita akan menggunakan data yang ada di Polda Metro, dan yang melanggar bukan hanya kendaraan d i Jakarta saja," tegasnya.