"Siapa pun boleh membuka usaha angkutan umum, tapi harus bentuk badan usaha sesuai perundang-undangan. Sebelum aturan dipenuhi jangan melakukan operasi, baik itu menyewakan aplikasi kepada perusahaan rental mobil," kata Andri Yansyah, saat menggelar forum dialog bersama DPD Organda dan Perhimpunan Pengusaha Rental Mobil Indonesia (PPRI) di kantor Dishubtrans, Kamis (17/9).

Ditambahkan Andri, meski Uber Taksi perusahaan penyedia jasa aplikasi, tetap harus memiliki izin usaha dan kerja sama yang jelas dengan para pengusaha rental mobil resmi dan terdaftar. "Angkutan rental itu hanya istilah kita saja. Bahasa umumnya angkutan sewa," ujarnya.

‎Andri menyesalkan sikap Uber Taksi yang tidak pernah melapor kepada Pemprov DKI selama menjalankan bisnisnya di Jakarta. ‎Sehingga tidak diketahui pasti seperti apa bentuk kerja sama dengan perusahaan rental, termasuk jumlah mobil yang dikerjasamakan.

"Anda kerja sama dengan siapa? Saat kerja sama lapor nggak ke kita? Bentuk apa? Berapa mobil yang dikerjasamakan? Sampai saat ini belum dijawab," tegasnya.

Ia menegaskan tidak akan menghalang-halangi perusahaan yang ingin membangun usaha dalam bidang transportasi umum. Namun dengan catatan harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. "Jadi kami tidak mau halangi orang usaha asal usahanya sesuai aturan," tandas Andri.