Badan Publik Kelurahan Diminta Perkuat Tiga Komitmen

Rabu, 18 November 2026 Reporter: Folmer Editor: Budhy Tristanto 122

DKI Minta Badan Publik Kelurahan Perkuat Tiga Komitmen

(Foto: Folmer)

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta meminta badan publik kelurahan memperkuat tiga komitmen, yakni pemilahan sampah, digitalisasi informasi, dan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Ketiga aspek ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung Jakarta sebagai kota global.

Optimalisasi PPID di tingkat kelurahan

Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho mengatakan, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan wajib memastikan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 perihal pengolahan dan pemilahan sampah dari sumber berjalan secara berkelanjutan, walaupun tidak tersedia dukungan anggaran khusus. 

“Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan pemilahan sampah berjalan di masyarakat,” ujar Ferid seperti dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11). 

Ia juga menekankan pentingnya penguatan digitalisasi dan optimalisasi PPID di tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses informasi publik secara mudah.

"Optimalisasi PPID di tingkat kelurahan akan membawa dampak positif bagi warga," paparnya. 

Sementara tim penilai Komisioner KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho mengapresiasi peningkatan komitmen kelurahan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ia mengungkapkan, KI DKI akan mengubah metodologi penilaian E-Monev KIP melibatkan partisipasi publik melalui pihak ketiga, termasuk kalangan akademisi mulai 2027. 

“Penilaian tidak sekadar melihat aspek yang disampaikan badan publik, tetapi juga akses permohonan informasi serta ketersediaan sarana dan prasarana. Sudah saatnya publik turut memberikan penilaian,” ungkapmya. 

Ia juga mendorong badan publik kelurahan mengoptimalkan media sosial dan memanfaatkan platform seperti Linktree, agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan layanan publik. 

Agus juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme pelayanan informasi, terutama menghadapi permohonan yang tidak sesuai tujuan keterbukaan informasi. 

"PPID wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dalam melayani setiap permohonan," tuturnya.

Sementara, Lurah Pluit, Achmad Faizal menegaskan bahwa pihaknya mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelayanan publik tetap berjalan.

"Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan PPID setiap bulan agar publikasi informasi melalui media sosial tetap sesuai aturan," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Badan Publik Hadir Presentasi eMonev KIP 2026 ist

Presentasi E Monev KIP 2026 Diikuti 513 Badan Publik

Rabu, 11 November 2026 385

Luqman Hakim Arifin ki dki

Kelurahan-Kecamatan se-Jakarta Rampungkan Pengisian SAQ E-Monev KIP

Rabu, 04 November 2026 502

Presentasi eMonev KIP folmer

Tahapan Presentasi E Monev KIP Bangun Integritas Badan Publik

Selasa, 17 November 2026 274

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 33667

Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15097

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 7697

Hendra Hidayat Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Senin, 16 November 2026 3724

IMG 20261113 WA0113

Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

Jumat, 13 November 2026 5857

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks