Rabu, 18 November 2026 Reporter: Folmer Editor: Budhy Tristanto 122
(Foto: Folmer)
Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta meminta badan publik kelurahan memperkuat tiga komitmen, yakni pemilahan sampah, digitalisasi informasi, dan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Ketiga aspek ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung Jakarta sebagai kota global.
Optimalisasi PPID di tingkat kelurahan
Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho mengatakan, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan wajib memastikan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 perihal pengolahan dan pemilahan sampah dari sumber berjalan secara berkelanjutan, walaupun tidak tersedia dukungan anggaran khusus.
“Kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan pemilahan sampah berjalan di masyarakat,” ujar Ferid seperti dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu (18/11).
Ia juga menekankan pentingnya penguatan digitalisasi dan optimalisasi PPID di tingkat kelurahan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses informasi publik secara mudah.
"Optimalisasi PPID di tingkat kelurahan akan membawa dampak positif bagi warga," paparnya.
Sementara tim penilai Komisioner KI DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho mengapresiasi peningkatan komitmen kelurahan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ia mengungkapkan, KI DKI akan mengubah metodologi penilaian E-Monev KIP melibatkan partisipasi publik melalui pihak ketiga, termasuk kalangan akademisi mulai 2027.
“Penilaian tidak sekadar melihat aspek yang disampaikan badan publik, tetapi juga akses permohonan informasi serta ketersediaan sarana dan prasarana. Sudah saatnya publik turut memberikan penilaian,” ungkapmya.
Ia juga mendorong badan publik kelurahan mengoptimalkan media sosial dan memanfaatkan platform seperti Linktree, agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan layanan publik.
Agus juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme pelayanan informasi, terutama menghadapi permohonan yang tidak sesuai tujuan keterbukaan informasi.
"PPID wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dalam melayani setiap permohonan," tuturnya.
Sementara, Lurah Pluit, Achmad Faizal menegaskan bahwa pihaknya mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelayanan publik tetap berjalan.
"Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan PPID setiap bulan agar publikasi informasi melalui media sosial tetap sesuai aturan," tandasnya.