Sebanyak 513 pimpinan badan publik akan hadir pada tahapan presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (E-Monev KIP) 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, pada 12 hingga 25 November 2026 di Jakarta Creative Hub, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho mengatakan, jumlah badan publik yang mengikuti E-Monev 2026 ini bertambah 213 atau naik 71 persen dibanding E-Monev 2025 yang diikuti 300 peserta.

"Kami mengapresiasi badan publik yang telah lolos ke tahap presentasi. Kami berharap pimpinan di setiap badan publik berkomitmen hadir langsung," ujar Ferid, seperti dikutip melalui keterangan tertulis, Rabu (11/11).

Menurut Ferid, kehadiran pimpinan tidak sekadar bagian dari penilaian, tetapi juga mencerminkan komitmen dan tanggung jawab organisasi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

"Kami menegaskan bahwa kepala atau pimpinan badan publik wajib hadir dan menyampaikan langsung presentasi, bukan sekadar mewakilkan kepada pejabat atau petugas PPID," tegasnya. 

Ia mengungkapkan, jika ada masukan atau rekomendasi dari tim penilai, pimpinan badan publik dapat cepat menindaklanjuti. 

"Berbeda jika yang hadir bukan pimpinan badan publik untuk menyampaikan hal tersebut terkendala posisi dan jabatan,' ungkapnya. 

Ia memaparkan, berdasarkan data KI DKI Jakarta, jumlah badan publik yang mengikuti tahapan presentasi E-Monev menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya.

Pada 2021 tercatat 45 badan publik, 2022 sebanyak 48, 2023 sebanyak 71, 2024 sebanyak 261, 2025 sebanyak 300, dan 2026 mencapai 513 badan publik.

"Pelaksanaan presentasi tahun ini berlangsung secara maraton selama sepuluh hari, mulai 12 hingga 25 November 2026, dengan rata-rata sekitar 50 badan publik akan mempresentasikan KIP setiap hari," paparnya. 

Ia menambahkan, KI DKI Jakarta juga menetapkan empat aspek penilaian meliputi kehadiran pimpinan, komitmen organisasi, inovasi, dan kebermanfaatan.

Aspek kehadiran pimpinan memiliki bobot penilaian sebesar 25 persen. Setiap badan publik diwajibkan hadir 15 menit sebelum sesi dimulai serta disampaikan langsung oleh kepala atau pimpinan badan publik untuk pemaparan materi serta pendalaman melalui sesi tanya jawab.

"Badan publik yang tidak hadir pada tahapan presentasi dianggap mengundurkan diri dari proses penilaian E-Monev 2026. Untuk itu, kami meminta peserta memastikan kehadiran pimpinan dan mematuhi ketentuan teknis yang telah ditetapkan," tandasnya.