Tahapan Presentasi E Monev KIP Bangun Integritas Badan Publik

Selasa, 17 November 2026 Reporter: Folmer Editor: Budhy Tristanto 276

Presentasi eMonev KIP folmer

(Foto: Folmer)

Tahapan Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (E-Monev KIP) 2026 tidak sekadar memenuhi kewajiban penilaian, tetapi jadi momentum membangun integritas dan komitmen pimpinan badan publik untuk menjalankan transparansi.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan, pihaknya membuka ruang bagi seluruh badan publik untuk menyampaikan capaian, inovasi, serta komitmen menjalankan KIP.

Bukan sekadar menggugurkan kewajiban.

"Presentasi ini bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Kami berharap ada perubahan pola pikir atau mindset yang dibangun oleh pimpinan, sehingga integritas menjadi landasan guna menjaga badan publik tetap transparan," ujar Harry, seperti dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa (17/11). 

Ia juga mengingatkan badan publik agar memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara bertanggung jawab.

"Pemanfaatan inovasi tidak dipergunakan untuk kejahatan. Badan publik yang memperoleh predikat informatif, tetapi tidak memiliki integritas, tentu akan menjadi percuma," tegasnya.

Ia mengungkapkan, keterbukaan informasi harus diwujudkan melalui praktik pelayanan yang transparan dan mudah diakses masyarakat. 

"Untuk itu, badan publik wajib menjalankan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), baik melalui maupun tanpa kehadiran KI," ungkapnya. 

Sementara Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho menyoroti komitmen anggaran sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Dukungan anggaran khusus untuk pengelolaan layanan informasi publik perlu diusulkan kepada pemerintah kota, sehingga pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berjalan lebih optimal.

"Jakarta sedang menuju kota global sehingga ukungan pemerintah daerah, termasuk melalui fasilitasi gubernur terhadap penguatan PPID penting," paparnya. 

Ia juga meminta kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus mampu menyediakan informasi publik secara berkala, setiap saat, dan serta-merta.

"Kami juga mendorong setiap kelurahan memiliki dan memahami daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan penetapan yang berlaku dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta," tandasnya.  

BERITA TERKAIT
Badan Publik Hadir Presentasi eMonev KIP 2026 ist

Presentasi E Monev KIP 2026 Diikuti 513 Badan Publik

Rabu, 11 November 2026 385

Ki DKI Evaluasi Perkuat eMonev KIP ist

Ki DKI Evaluasi dan Perkuat E-Monev KIP

Jumat, 06 November 2026 458

Luqman Hakim Arifin ki dki

Kelurahan-Kecamatan se-Jakarta Rampungkan Pengisian SAQ E-Monev KIP

Rabu, 04 November 2026 502

BERITA POPULER
Penertiban bangunan liar lahan dki jati

Gubernur Pramono Izinkan Penertiban Tujuh Rumah Tanpa Izin di Lahan Dispora

Jumat, 13 November 2026 33670

Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15101

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 7699

Hendra Hidayat Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

Senin, 16 November 2026 3731

IMG 20261113 WA0113

Pramono Putuskan Lima Persoalan dalam Rapat di Kramat Jati

Jumat, 13 November 2026 5859

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks