Selasa, 17 November 2026 Reporter: Folmer Editor: Budhy Tristanto 276
(Foto: Folmer)
Tahapan Presentasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (E-Monev KIP) 2026 tidak sekadar memenuhi kewajiban penilaian, tetapi jadi momentum membangun integritas dan komitmen pimpinan badan publik untuk menjalankan transparansi.
Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan, pihaknya membuka ruang bagi seluruh badan publik untuk menyampaikan capaian, inovasi, serta komitmen menjalankan KIP.
Bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
"Presentasi ini bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Kami berharap ada perubahan pola pikir atau mindset yang dibangun oleh pimpinan, sehingga integritas menjadi landasan guna menjaga badan publik tetap transparan," ujar Harry, seperti dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa (17/11).
Ia juga mengingatkan badan publik agar memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) secara bertanggung jawab.
"Pemanfaatan inovasi tidak dipergunakan untuk kejahatan. Badan publik yang memperoleh predikat informatif, tetapi tidak memiliki integritas, tentu akan menjadi percuma," tegasnya.
Ia mengungkapkan, keterbukaan informasi harus diwujudkan melalui praktik pelayanan yang transparan dan mudah diakses masyarakat.
"Untuk itu, badan publik wajib menjalankan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), baik melalui maupun tanpa kehadiran KI," ungkapnya.
Sementara Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) KI DKI Jakarta, Ferid Nugroho menyoroti komitmen anggaran sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dukungan anggaran khusus untuk pengelolaan layanan informasi publik perlu diusulkan kepada pemerintah kota, sehingga pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berjalan lebih optimal.
"Jakarta sedang menuju kota global sehingga ukungan pemerintah daerah, termasuk melalui fasilitasi gubernur terhadap penguatan PPID penting," paparnya.
Ia juga meminta kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan harus mampu menyediakan informasi publik secara berkala, setiap saat, dan serta-merta.
"Kami juga mendorong setiap kelurahan memiliki dan memahami daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan penetapan yang berlaku dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta," tandasnya.