Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengizinkan penertiban tujuh bangunan rumah permanen tanpa izin yang berdiri di atas lahan milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

Pemprov DKI akan segera melayangkan surat peringatan pertama hingga ketiga kepada pihak yang mendirikan bangunan tersebut. Jika peringatan tidak diindahkan, penertiban akan segera dilakukan.

"Kalau peringatan ini tidak diindahkan, maka saya sudah menyetujui untuk dilakukan tindakan," ujar Pramono usai menggelar rapat terbatas di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11).

Menurut Pramono, keberadaan tujuh rumah permanen tersebut telah mengganggu pemanfaatan aset milik Dispora. Seluruh bangunan diketahui didirikan tanpa mengantongi izin yang semestinya.

"Tanpa izin sama sekali, membangun unit, tujuh rumah permanen lah, cukup lumayan sebenarnya, dan saya setuju untuk segera ditindaklanjuti," katanya.

Pramono menjelaskan, pembangunan tujuh rumah tersebut menggunakan satu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Namun, Pemprov DKI telah memutuskan mencabut PBG tersebut.

"Tetapi kita sudah putuskan dicabut. Jadi mereka tidak punya izin untuk itu dan kita akan segera mengambil tindakan," tegasnya.

Sementara itu, Camat Kramat Jati, Kamal menambahkan, tujuh rumah tersebut berada di Jalan Baru Ampar dan dibangun di atas lahan milik Dispora yang dikuasai pengembang dalam bentuk klaster perumahan.

Menurutnya, tidak seluruh lahan telah dibangun dan sebagian masih berupa lahan kosong maupun empang.

"Dikuasai oleh klaster dan sudah didirikan beberapa, tapi tidak semuanya. Sementara (ada) juga sudah menjadi empang," pungkasnya.