Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menggelar rapat terbatas di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11). Ia pun menetapkan penyelesaian lima persoalan kewilayahan, mulai dari penataan pedagang sayur, penanganan banjir, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga penertiban bangunan di atas aset pemerintah.

Dikatakan Pramono, penataan kawasan Kramat Jati menjadi salah satu prioritas. Ia meminta, seluruh pedagang sayur yang belum direlokasi segera menempati lokasi yang telah disediakan Pemprov DKI.

Ia menegaskan, proses relokasi harus dilakukan secara humanis melalui dialog terbuka dengan para pedagang. Namun, seluruh pedagang tetap diminta pindah agar penataan kawasan Kramat Jati dapat berjalan optimal.

"Karena ini sudah 60 tahun lebih yang terjadi dan kemudian selalu kembali dan sebagainya, saya minta untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya. Tetapi prinsipnya, esensinya, saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah untuk membuat Kramat Jati menjadi lebih baik," ujar Pramono.

Guna mengatasi banjir, Pramono menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) segera mengeruk sedimentasi di bawah Tol Jagorawi Kilometer 3. Pengerukan akan dikoordinasikan dengan Jasa Marga selaku pengelola fasilitas tersebut dan ditargetkan terlaksana sebelum memasuki musim hujan.

Di bidang kesehatan, Pemprov DKI menyetujui pembangunan puskesmas pembantu (pustu) di Cawang. Penganggarannya akan diusulkan pada 2027, sedangkan pembangunan ditargetkan mulai pada 2028.

"Karena bagaimanapun, seperti yang berulang kali saya sampaikan, Pemerintah Jakarta dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan bantalan sosial, kita harus menangani secara serius dan sungguh-sungguh untuk perbaikan di Jakarta," tegasnya.

Persoalan berikutnya adalah penertiban tujuh bangunan permanen tanpa izin yang berdiri di atas aset milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Pemprov DKI akan melayangkan surat peringatan pertama hingga ketiga. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, penertiban akan dilakukan.

Selain itu, Pramono meminta percepatan pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung di segmen Cililitan dan Cawang. Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN agar proses pembebasan lahan dan penerbitan penetapan lokasi (penlok) segera diselesaikan.

"Sekali lagi, saya melihat dan juga merasa bahwa pembahasan di tingkat kecamatan ini banyak hal yang bisa diselesaikan secara langsung dan kemudian ditindaklanjuti," tandas Pramono.