Dinsos Diminta Perkuat Pusdatin Benahi Data Desil

Senin, 14 September 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 591

M subki komisi e fakhri

(Foto: Fakhrizal Fakhri)

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki meminta Dinas Sosial (Dinsos) memperkuat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk membenahi persoalan data desil penerima bantuan sosial (bansos) di ibu kota.

Dikatakan Subki, persoalan desil hingga kini masih menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketidakakuratan data tersebut berdampak pada sejumlah program bantuan dan layanan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), BPJS Kesehatan, hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Semua ini berangkat dari data,"

"Kami ingin ada perbaikan data, khususnya solusi tentang desil yang sampai hari ini masih menimbulkan momok di tengah masyarakat. Ada yang KJP-nya putus, ada yang BPJS-nya bermasalah, KJMU, dan lain sebagainya. Semua bergantung kepada data desil," ujar Subki, Senin (14/9).

Menurut Subki, Jakarta membutuhkan pendekatan pendataan yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat ibu kota. Sebab, tingkat penghasilan dan beban hidup warga Jakarta berbeda dengan daerah lain, sehingga penerapan indikator nasional perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

Karena itu, ia mendorong, Dinsos DKI memperkuat kapasitas Pusdatin agar tidak hanya berperan sebagai pengelola data, tetapi juga mampu memberikan dasar yang kuat dalam menentukan kebijakan terkait desil penerima bansos.

"Semua ini berangkat dari data. Di Dinas Sosial kita punya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Jamsos/Sosial yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Kita ingin posisi ini dikuatkan agar bisa melakukan program kegiatan yang lebih mengena terkait keputusan tentang desil," katanya.

Subki menilai, pengelolaan data secara mandiri diperlukan terutama untuk program bansos yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara untuk bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemprov DKI tetap dapat mengacu pada ketentuan dan data nasional.

"Bansos ini kebanyakannya dananya juga dari APBD. Kenapa kita tidak mengelola sendiri datanya? Kalau bansosnya kita yang punya duit sendiri, kenapa enggak kita kelola sendiri saja? Karena standarisasi hidup orang Jakarta bebannya beda," tandasnya.

BERITA TERKAIT
IMG 20260911 WA0122

Dinsos DKI Percepat Pemutakhiran Data Desil Penerima Bansos

Jumat, 11 September 2026 840

Disdik pastikan kjmu fahri

Pemprov DKI Pastikan Mahasiswa Terkendala Desil Tetap Kuliah

Rabu, 09 September 2026 742

IMG 20260905 125528

Akurasi Data Desil Kunci Bantuan Tepat Sasaran

Senin, 07 September 2026 556

BERITA POPULER
Gub pramono Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu rezap

Perkuat Penanganan Kanker, Pram Resmikan Gedung Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu

Jumat, 30 Oktober 2026 6519

Munjirin Tinjau Ring Tinju Flyover Kampung Melayu

Munjirin Tinjau Ring Tinju di Kolong Flyover Kampung Melayu

Senin, 26 Oktober 2026 5637

IMG 20261031 WA0044

Ancol Berdzikir dan Bershalawat Perkuat Nilai Spiritual Menuju Kota Global

Sabtu, 31 Oktober 2026 1614

PJLP dki dok

Pramono Pastikan Rapelan Gaji PJLP DKI Mulai Dicairkan Bertahap

Jumat, 30 Oktober 2026 1476

Road to lerata run anita

Road to Larata Run 2026 Padukan Olahraga dan Transportasi Publik

Sabtu, 31 Oktober 2026 1071

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks