Dinsos Diminta Perkuat Pusdatin Benahi Data Desil

Senin, 14 September 2026 Reporter: Fakhrizal Fakhri Editor: Erikyanri Maulana 148

M subki komisi e fakhri

(Foto: Fakhrizal Fakhri)

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki meminta Dinas Sosial (Dinsos) memperkuat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) untuk membenahi persoalan data desil penerima bantuan sosial (bansos) di ibu kota.

Dikatakan Subki, persoalan desil hingga kini masih menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketidakakuratan data tersebut berdampak pada sejumlah program bantuan dan layanan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), BPJS Kesehatan, hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Semua ini berangkat dari data,"

"Kami ingin ada perbaikan data, khususnya solusi tentang desil yang sampai hari ini masih menimbulkan momok di tengah masyarakat. Ada yang KJP-nya putus, ada yang BPJS-nya bermasalah, KJMU, dan lain sebagainya. Semua bergantung kepada data desil," ujar Subki, Senin (14/9).

Menurut Subki, Jakarta membutuhkan pendekatan pendataan yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat ibu kota. Sebab, tingkat penghasilan dan beban hidup warga Jakarta berbeda dengan daerah lain, sehingga penerapan indikator nasional perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.

Karena itu, ia mendorong, Dinsos DKI memperkuat kapasitas Pusdatin agar tidak hanya berperan sebagai pengelola data, tetapi juga mampu memberikan dasar yang kuat dalam menentukan kebijakan terkait desil penerima bansos.

"Semua ini berangkat dari data. Di Dinas Sosial kita punya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Jamsos/Sosial yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Kita ingin posisi ini dikuatkan agar bisa melakukan program kegiatan yang lebih mengena terkait keputusan tentang desil," katanya.

Subki menilai, pengelolaan data secara mandiri diperlukan terutama untuk program bansos yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara untuk bansos yang bersumber dari pemerintah pusat, Pemprov DKI tetap dapat mengacu pada ketentuan dan data nasional.

"Bansos ini kebanyakannya dananya juga dari APBD. Kenapa kita tidak mengelola sendiri datanya? Kalau bansosnya kita yang punya duit sendiri, kenapa enggak kita kelola sendiri saja? Karena standarisasi hidup orang Jakarta bebannya beda," tandasnya.

BERITA TERKAIT
IMG 20260911 WA0122

Dinsos DKI Percepat Pemutakhiran Data Desil Penerima Bansos

Jumat, 11 September 2026 430

Disdik pastikan kjmu fahri

Pemprov DKI Pastikan Mahasiswa Terkendala Desil Tetap Kuliah

Rabu, 09 September 2026 394

IMG 20260905 125528

Akurasi Data Desil Kunci Bantuan Tepat Sasaran

Senin, 07 September 2026 374

BERITA POPULER
Pjj ist

Pemprov DKI Perpanjang PJJ Sampai 8 September

Senin, 07 September 2026 7767

Cabai Pasar Induk Kramat Jati Otoy (5)

Ini Pemicu Kenaikan Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta

Selasa, 08 September 2026 3014

Layanan transjakarta otoy 1

Pramono Imbau Warga Proaktif Urus Kartu Layanan Transportasi Gratis

Selasa, 08 September 2026 1881

Gempa kepulauan seribu ist2

Gempa di Perairan Pulau Seribu Tidak Akibatkan Kerusakan

Sabtu, 12 September 2026 840

Pelajar murid siswa siswi penerima kjp jati

Komisi E Minta Verifikasi KJP tak Putus Bantuan di Tengah Tahun

Kamis, 10 September 2026 1113

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks