Ketidakakuratan data desil berpotensi membuat warga yang berhak menerima bantuan pemerintah justru terlewat. Sebaliknya, warga yang tidak memenuhi kriteria bisa tercatat sebagai penerima.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menekankan pentingnya akurasi dan pemutakhiran data agar bantuan yang disalurkan pemerintah tepat sasaran.

Menurutnya, pendataan desil harus dilakukan secara cermat agar data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Sebab, data tersebut menjadi dasar dalam menentukan penerima berbagai program bantuan pemerintah.

"Jangan sampai pihak yang tidak berhak menerima, tetapi justru menerima bantuan. Pendataan harus dilakukan secara benar dan akurat," ujar Suhud, Senin (7/9).

Suhud berharap, pemutakhiran data desil dapat memperbaiki persoalan pendataan yang selama ini menjadi keresahan masyarakat. Dengan data yang lebih akurat, bantuan diharapkan dapat disalurkan sesuai kondisi riil warga yang membutuhkan.

"Diharapkan pendataan ini dilakukan secara benar, akurat, sehingga tidak ada salah data lagi yang selama ini menjadi keresahan di masyarakat," katanya.

Suhud menjelaskan, proses pemutakhiran data desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga kewenangan tersebut berada di luar kendali langsung Pemprov DKI Jakarta.

"Kita hanya bisa berharap pemutakhiran data ini benar-benar sesuai dengan realitas yang ada," tandasnya.