Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mendorong optimalisasi program bank sampah sebagai salah satu upaya mengurangi volume sampah di Jakarta.

Ia menilai, program bank sampah yang berjalan di tingkat masyarakat belum sepenuhnya efektif. Padahal, kata Yuke, program ini berpotensi besar sebagai solusi penanganan sampah.

“Harusnya bisa lebih dioptimalkan. Tapi Dinas Lingkungan Hidup dan Pemprov perlu memiliki data riil mengenai wilayah mana saja bank sampah yang sudah aktif dan efektif,” ujar Yuke, Rabu (29/4).

Menurutnya, pemetaan kinerja bank sampah perlu dilakukan hingga tingkat kelurahan atau RW agar intervensi dapat lebih terukur. Di sisi lain, wilayah yang belum optimal bisa diperkuat melalui pendampingan dari tim yang telah berhasil.

“Wilayah yang belum maksimal bisa didampingi oleh tim yang sudah berhasil. Pendampingannya harus terukur, apakah setelah edukasi benar-benar terjadi pengurangan sampah atau tidak,” katanya.

Yuke menekankan pentingnya edukasi langsung kepada masyarakat terkait pemilahan sampah. Ia menilai, pendampingan harus dilakukan secara lebih agresif, mengingat larangan praktik open dumping akan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang.

Untuk mempercepat upaya tersebut, Yuke juga mendorong pelibatan berbagai pihak, termasuk sekolah dan perguruan tinggi melalui program praktik lapangan.

“Mahasiswa bisa turun langsung ke masyarakat untuk memberi contoh pemilahan sampah. Pengawasannya bisa melibatkan RT, RW, hingga kader PKK,” ucapnya.

Selain bank sampah, Yuke juga mendorong pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) agar tersedia di seluruh wilayah administratif ibu kota.

Menurutnya, TPS 3R memiliki peran penting karena tidak hanya berfungsi mengolah sampah, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Namun demikian, keberadaannya saat ini dinilai belum optimal.

Ia mengungkapkan, sejumlah TPS 3R masih menghadapi kendala, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pemanfaatan alat yang belum maksimal.

Lebih lanjut, Komisi D berencana melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk membuka peluang kerja sama dengan lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta perguruan tinggi.

“Kita ingin mencari model TPS 3R yang lebih efektif, dengan teknologi yang lebih sederhana, tidak membutuhkan lahan besar, dan biaya yang terjangkau,” ujarnya.

Ia berharap, ke depan pengelolaan sampah berbasis wilayah dapat diperkuat, baik melalui pengembangan TPS 3R maupun model pengolahan skala kecil lainnya di lingkungan masyarakat.

“Harapannya, pengolahan sampah bisa diperluas hingga ke lingkup yang lebih kecil, tidak harus selalu dalam skala besar,” tandasnya.