Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin mendukung rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya.

Menurut Suhud, program tersebut merupakan langkah positif untuk membantu menekan angka pengangguran di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

“Saya kira itu usulan yang bagus, usulan yang sangat baik. Di tengah situasi ekonomi yang berat dan angka pengangguran yang masih tinggi, rencana maupun program Pak Gubernur ini patut didukung,” ujar Suhud, Kamis (10/6).

Ia berharap, program tersebut segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.

Lebih lanjut, Suhud menilai, program padat karya dapat disinergikan dengan program pemerintah pusat, seperti program magang agar peluang penyerapan tenaga kerja di Jakarta semakin besar.

“Kalau ini bisa dikolaborasikan atau disinergikan dengan program pemerintah pusat, tentu bisa membantu mengurangi pengangguran di Jakarta,” katanya.

Dikatakan Suhud, pihaknya juga masih menunggu penjelasan lebih rinci dari Pemprov DKI terkait sektor mana saja yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan program padat karya. Namun, ia memperkirakan, program tersebut diarahkan pada berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan perbaikan lingkungan dan pembenahan kota.

“Teknis dan penjabarannya seperti apa kita belum tahu. Mungkin bisa terkait perbaikan lingkungan atau pekerjaan yang sifatnya pembenahan kota,” katanya.

Suhud berharap, program padat karya tidak hanya terfokus pada satu bidang, melainkan dapat menjangkau berbagai sektor yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Selain sektor lingkungan dan penataan kota, menurut Suhud, peluang juga terbuka di sektor industri kreatif maupun sektor lainnya yang mampu memberikan kesempatan kerja bagi warga Jakarta.

“Kita harapkan dilakukan di banyak sektor. Bisa di industri kreatif misalnya, ataupun di sektor-sektor yang lain,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI berencana membuka 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya. Program ini disiapkan sebagai bantalan sosial untuk mengantisipasi tekanan ekonomi global dan domestik, sekaligus menekan angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat.

Program tersebut dikhususkan bagi warga ber-KTP DKI Jakarta dengan imbalan upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.