Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara menggelar sosialisasi dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pemilahan sampah di Ruang Fatahillah, Kantor Wali Kota setempat. 

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat mengatakan, permasalahan sampah masih menjadi tantangan utama yang memerlukan penanganan komprehensif. Berdasarkan data, sampah di Jakarta Utara mencapai sekitar 1.400 ton per hari.

"Pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan melalui dukungan CSR, khususnya dalam mendorong pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya," ujarnya, Rabu (29/4).

Hendra menjelaskan, Jakarta Utara saat ini ditetapkan sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam roadmap pengelolaan sampah nasional. 

Fokus penguatan meliputi pemilahan sampah dari hulu, peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle).

"Kami juga melakukan optimalisasi sistem pengangkutan menuju TPST Bantar Gebang dan fasilitas RDF Rorotan," terangnya.

Ia menambahkan, Kelurahan Rorotan menjadi salah satu contoh praktik baik dalam pengelolaan sampah organik. Wilayah tersebut mampu mengurangi volume sampah hingga sekitar empat ton per hari melalui partisipasi aktif masyarakat serta dukungan sarana dan prasarana.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin secara nyata melalui program CSR, seperti penyediaan sarana pemilahan sampah, penerapan teknologi pengolahan, serta edukasi dan kampanye perubahan perilaku masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Pelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup RI, Noer Adi Wardojo menekankan pentingnya pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dominasi sampah plastik saat ini memerlukan penanganan yang lebih sistematis.

"Sampah bukan hanya persoalan kebersihan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan dan keberlanjutan lingkungan," bebernya.

Ia menyampaikan, target nasional pada 2029 adalah 100 persen sampah terkelola dengan baik. Untuk itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

Selain itu, ketergantungan terhadap TPST Bantar Gebang dinilai masih cukup tinggi sehingga diperlukan transformasi sistem pengelolaan sampah, termasuk penghentian praktik open dumping yang ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

"Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, diharapkan pengelolaan sampah di Jakarta dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat," tandasnya.