DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pembangunan Keluarga dan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Senin (9/3).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD DKI Jakarta tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Ima.

Ia menjelaskan, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menyampaikan penjelasan terhadap kedua raperda tersebut dalam rapat paripurna sebelumnya. Agenda kali ini merupakan tahapan lanjutan berupa penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Fraksi Partai Demokrat–Perindo melalui Dina Masyusin menekankan pentingnya penguatan ketahanan keluarga untuk mengatasi persoalan sosial seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Fraksi ini juga meminta adanya tata kelola lintas sektor yang jelas, integrasi data, serta pendekatan preventif yang didukung anggaran memadai.

Di sisi lain, Demokrat–Perindo menyoroti kondisi lingkungan Jakarta yang dinilai semakin kritis, seperti penurunan muka tanah, polusi air, serta terbatasnya ruang terbuka hijau. Sebab itu, RPPLH diminta selaras dengan dokumen perencanaan yang sudah ada dan memiliki target yang terukur.

Fraksi Partai Gerindra melalui Setyoko menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan. Terkait pembangunan keluarga, Gerindra menilai perlu analisis sosiologis terhadap tingginya angka perceraian serta penguatan ekonomi keluarga rentan.

Gerindra juga mengusulkan integrasi sistem informasi sebagai instrumen peringatan dini serta peningkatan literasi digital untuk menangkal ancaman judi online dan pornografi.

Sementara dalam RPPLH, Gerindra menekankan pentingnya sinkronisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan rencana pembangunan daerah serta penguatan kerja sama lintas wilayah dalam mengatasi persoalan lingkungan.

Fraksi PKB melalui Ahmad Ruslan menilai kedua raperda tersebut sebagai bagian dari konstitusi keselamatan warga. Dalam Raperda Pembangunan Keluarga, PKB menyoroti penguatan ekonomi keluarga, penanganan stunting, serta fenomena sandwich generation.

Sedangkan dalam RPPLH, PKB mendorong adanya target kinerja yang terukur, sinkronisasi dengan rencana tata ruang, serta jaminan keadilan lingkungan bagi kelompok rentan.

Fraksi Partai Golkar melalui Farah Savira menilai kedua raperda harus menjadi instrumen kebijakan yang konkret dan terintegrasi. Dalam pembangunan keluarga, Golkar menyoroti perlunya sistem layanan terpadu bagi keluarga rentan serta integrasi data keluarga.

Sementara dalam sektor lingkungan, Golkar mendorong RPPLH menjadi pedoman strategis dalam mengatasi penurunan muka tanah, polusi udara lintas wilayah, serta pengelolaan sampah modern, termasuk usulan penyediaan gerobak motor di setiap RW.

Fraksi PAN melalui Astrid Kuya menyoroti masih rendahnya Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Jakarta yang berada di bawah rata-rata nasional meski memiliki APBD besar. PAN mendorong adanya terobosan kebijakan untuk mengatasi ego sektoral serta meningkatkan perlindungan dari ancaman judi online dan narkoba.

Dalam isu lingkungan, PAN menekankan pentingnya keadilan ekologis agar dampak krisis lingkungan tidak hanya dirasakan masyarakat kecil, serta meminta adanya mekanisme sanksi hukum yang tegas.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Agustina Hermanto menyatakan, dukungan terhadap kedua raperda sebagai upaya memperkuat fondasi sosial dan ekologis Jakarta. PDI Perjuangan menyoroti penanganan stunting, ketimpangan ekonomi, serta peningkatan kualitas hunian layak.

Sementara dalam sektor lingkungan, fraksi ini menekankan perlunya pengendalian eksploitasi air tanah, perlindungan lahan hijau, serta pengelolaan limbah.

Fraksi PKS yang disampaikan Sholikhah menekankan pentingnya penguatan nilai agama sebagai fondasi ketahanan keluarga. PKS juga mendorong edukasi pra-nikah, literasi digital, serta penguatan kesejahteraan ekonomi berbasis RT dan RW.

Dalam RPPLH, PKS meminta agar dokumen perencanaan memuat pengelolaan wilayah pesisir dan 13 aliran sungai di Jakarta, serta penerapan instrumen ekonomi lingkungan melalui sistem penghargaan dan sanksi.

Sementara itu, Fraksi PSI melalui Bun Joi Phiau mendukung kelanjutan pembahasan kedua raperda dengan menekankan pentingnya perlindungan individu, kesehatan mental, serta keadilan ekologis sebagai fondasi kota global yang inklusif.

PSI juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak serta transformasi birokrasi perizinan yang lebih transparan.

Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian jawaban gubernur yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.

Jawaban tersebut selanjutnya akan dibahas oleh alat kelengkapan DPRD bersama pihak eksekutif pada tahapan pembahasan berikutnya.