PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda) atau PT JIEP meraih skor 97,6 dalam proses Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta.

Capaian tersebut mengantarkan PT JIEP meraih predikat Badan Publik Informatif Terbaik kategori Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Selain menjadi yang terbaik di kategori BUMD, PT JIEP juga masuk dalam jajaran 10 Badan Usaha Informatif Terbaik pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025.

Predikat Badan Publik Informatif merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada badan publik atas keberhasilan menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Penilaian dilakukan melalui proses monitoring dan evaluasi berjenjang oleh KI DKI, mulai dari pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) hingga tahap presentasi penerapan keterbukaan informasi oleh masing-masing badan publik.

Direktur Utama PT JIEP, Satrio Witjaksono mengatakan, capaian tersebut menjadi prestasi kedua berturut-turut yang diraih perusahaan. Pada tahun sebelumnya, PT JIEP memperoleh nilai 91 dan kembali meningkatkan capaian menjadi 97,6 pada tahun ini.

“Tahun ini kami berhasil meningkatkan nilai menjadi 97,6 dan meraih peringkat pertama Badan Publik Informatif kategori BUMD DKI Jakarta,” ujar Satrio, Rabu (24/11).

Ia menyampaikan, prestasi tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan PT JIEP dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik sesuai dengan pedoman yang berlaku.

“PT JIEP berkomitmen memberikan kemudahan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan,” katanya.

Satrio menambahkan, sebagai BUMD yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan Kawasan Industri Pulogadung, PT JIEP telah memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, baik melalui situs resmi perusahaan maupun laman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT JIEP.

“Capaian ini kami maknai sebagai wujud komitmen penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menghadirkan layanan publik yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” tandasnya.