Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengapresiasi Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta yang secara konsisten mendorong untuk keterbukaan publik di Jakarta.

Dijelaskan Pramono, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen vital untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dengan badan publik.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri sekaligus menyerahkan penghargaan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/12).

"Saya memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi DKI Jakarta yang secara konsisten mendorong untuk keterbukaan publik yang ada di Jakarta," ujar Pramono.

Hal ini tercermin dari lonjakan signifikan jumlah peserta badan publik, dari semula hanya 519 pada tahun sebelumnya, kini menjadi 829 badan publik.

Pramono menegaskan, keterbukaan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dengan badan publik, termasuk dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Karena itu, ia berharap implementasi keterbukaan publik semakin luas sehingga masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi.

"Acara ini tentunya menjadi momentum yang sangat penting bagi kita semua, Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Komisi Informasi Keterbukaan Publik untuk membangun kepercayaan, trust, bagi publik terhadap apa yang menjadi pemberitaan atau apa pun tentang Pemerintah DKI Jakarta," jelasnya.

Menurutnya, salah satu instrumen penting dalam mewujudkan visi tersebut adalah E-Monev, sistem monitoring, dan evaluasi elektronik yang menjadi penilaian keterbukaan informasi publik di Jakarta.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa semangat keterbukaan ini juga telah diimplementasikan dalam reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia mencontohkan proses pengisian jabatan, mulai dari Sekda hingga pelantikan 2.700 pejabat eselon III dan IV, yang kini dilakukan secara terbuka dengan prinsip meritokrasi yang ketat dan transparan.

Dalam kesempatan ini, Pramono pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan atas dedikasi dan capaian yang telah diraih.

"Semoga prestasi ini dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi dan membangun ekosistem informasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat melaporkan, penganugerahan keterbukaan informasi publik ini menjadi bukti konkret Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mendorong arus keterbukaan informasi publik. Jumlah peserta E-Monev pada 2025 sendiri mencapai 829 badan publik.

"Dari jumlah monitoring dan evaluasi yang berjumlah 829, peningkatannya sejak 2019, peserta Monev hanya 72 badan publik. Dan hari ini, Alhamdulillah, sudah mencapai 829," ujar Harry.

Ia pun menargetkan jumlah peserta yang mengikuti elektronik monitoring evaluasi akan meningkat hingga 1.000 badan publik pada 2026.

"Komisi Informasi menjaga integritas dan memberikan nilai yang sangat objektif, tidak ada titipan satu pun dalam badan publik penganugerahan ini," kata dia.

Berikut sepuluh badan publik dengan predikat informatif terbaik:

1. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta

3. Pemerintah Kota Jakarta Utara

4. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

5. RSUD Pasar Minggu

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7. Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

8. Kecamatan Kelapa Gading

9. Kelurahan Palmerah

10. SD Negeri 07 Ragunan Jakarta Selatan.