Inspektorat dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispuisp) DKI Jakarta, Kamis (6/11), berkolaborasi menggaungkan gerakan antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai integritas kepada pegawai, melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.  

Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat DKI Jakarta, Supendi mengatakan, sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai Dispusip dan pelaku budaya tentang jenis, dampak dan pencegahan korupsi.

Selain itu, lanjut Supedi, kegiatan ini juga bertujuan menumbuhkan budaya integritas dan tanggung jawab di lingkungan kerja dan masyarakat,sekaligus mendorong partisipasi aktif dari jajaran perangkat daerah mengoptimalkan pengelolaan pengaduan secara transparan dan akuntabel guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Sosialisasi dan edukasi antikorupsi ini diikuti 400 peserta perwakilan dari sekretariat, pusdatin, dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pusip," ujarnya.  

Menurutnya, kesempatan ini sangat relevan untuk dilakukan internalisasi tata kelola pengaduan

"Kegiatan ini mengingatkan kembali budaya berintegritas dan antikorupsi," tuturnya.

Ia memaparkan, Pemprov DKI Jakarta memiliki 10 kanalpengaduan yang dapat dimanfaatkan warga. Salah satunya yakni Whistleblowing System atau Sistem Pengaduan Terpadu (SIPADU).

Sebagai sistem pengelolaan pengaduan berkadar pengawasan terintegrasi dengan KPK, menurut Supedi, SIPADU telah berjalan secara baik di Inspektorat bidang maupun wilayah.  

"Kami berkomitmen untuk terus menggunakan dan mengembangkan aplikasi ini secara optimal dan akuntabel," paparnya.

Kepala Dinas Pusip DKI Jakarta, Nasrudin Djoko Surjono, mengucapkan terima kasih kepada Inspektorat DKI atas diselenggarakan sosialisasi dan edukasi ini.

"Melalui sosialisasi ini menjadi momentum awal bagi aparatur kami menggerakkan diri menjaga integritas," tukasnya.  

Sementara, Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI, Sriyana menilai, sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman agar aparatur bekerja taat kepada aturan dan setop menerima gratifikasi.

"Integritas menjadi salah satu kunci bagaimana ASN unggul ke depan," tegasnya. S

Direktur Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK RI, Bapak Budi Waluya mengungkapkan, pihaknya bekerja sama dengan Pemprov DKI sepakat untuk menfasilitasi masyarakat maupun aparatur agar dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi secara aman, mudah dan terlindungi melalui SIPADU.

"Insyaallah semakin banyak pelaporan, aparatur semakin berani dan menjaga integritas saat menunaikan tugas," ungkapnya.