Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, memiliki empat pilar ketahanan pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan secara berkesinambungan dan harga terjangkau bagi warga.

Hal ini dipaparkan Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, saat diskusi inovasi bertajuk,"Harvesting Innovation : Building Food - Resilient Cities for All" di JCO Reserve AI Hotel Thamrin, Kamis (23/10).

Ia mengungkapkan, empat pilar ketahanan pangan ini menjadi tugas dari Dinas KPKP, PPKUKM, serta BUMD bidang pangan Food Station, Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya.

Pilar pertama yakni soal ketersediaan pangan, termasuk memastikan kelancaran distribusi dari daerah pemasok ke Jakarta serta memiliki infrastruktur penyimpanan dan logistic,

Sedangkan pilar kedua hingga keempat, lanjut Suharini, yakni pemanfaatan, akses dan stabilitas pangan yang terus dijaga untuk pemenuhan warga Jakarta.

Untuk akses pangan, jelas Suharini, Pemprov DKI terus berupaya menjaga pasokan agar stabilitas harga di pasar tetap stabil.

"Kita menjaga harga tetap aman di tingkat konsumen serta nyaman di tingkat produsen," ulasnya.

Diakuinya, sebagian besar atau sekitar 98 persen pasokan pangan bagi warga Jakarta berasal dari luar daerah.

"Jika terjadi bancana banjir dan sebagainya di daerah pemasok, maka akan berpengaruh terhadap pasokan pangan bagi warga Jakarta," ujar Suharini.

Ketergantungan eksternal dan kerentanan rantai pasokan, diakui Guru Besar Tetap Institut Pertanian Bogor (IPB), Hadi Susilo Arifin, merupakan  tantangan mewujudkan ketahanan pangan di kota besar seperti Jakarta.

Sebagai solusinya, menurut Hadi, Pemprov DKI Jakarta perlu mengembangkan sistem pertanian hidroponik dengan memperdayakan warga,    

"Ketahanan pangan Jakarta bukan hanya tentang mengisi perut, tetapi menumbuhkan inovasi, memberdayakan warga dan membangun kota yang lebih lestari untuk semua," tandasnya.