Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membenarkan adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Daerah (Pemda) DKI yang tersimpan di Bank Jakarta. Ia menjelaskan, dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi pola pembayaran APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di akhir tahun.

"Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun," ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).

Sebagai perbandingan, Gubernur menyebutkan bahwa pelonjakan pembayaran di akhir tahun 2023 mencapai sekitar Rp16 triliun, dan di tahun 2024 mencapai Rp18 triliun.

Karena itu, ia memastikan dana yang masih mengendap saat ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran program atau proyek Pemprov DKI, khususnya di akhir November dan Desember.

"Kenapa dana ini ada, pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu," kata dia.

Kebutuhan pembayaran di akhir tahun ini diperkirakan akan di kisaran yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni antara Rp16 triliun hingga Rp18 triliun.

Ia bahkan mengajukan agar Menteri Keuangan segera mentransfer tambahan dana sebesar Rp10 triliun yang akan diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Sementara di sisi lain, Pramono juga menyampaikan bahwa capaian pendapatan daerah pada tahun ini telah terpenuhi.

"Dan DKI, Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target," tandasnya.