Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menekankan pentingnya soliditas dan kesamaan visi seluruh jajaran Inspektorat se-Indonesia. Soliditas ini diperlukan agar pemerintahan daerah dapat berjalan lebih baik, terutama melalui peran pengawas internal.

Hal ini disampaikan Tito usai menghadiri Rakornas Binwas Inspektorat Daerah Tahun 2025 di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Kamis (9/10).

"Tujuannya adalah agar pemerintahan bisa berjalan dengan lebih baik, apalagi ini pengawas internal. Kalau pengawas eksternal, lebih sulit nanti. Internal bisa memperbaiki dulu, supaya tidak terjadi masalah-masalah," ujar Tito.

Dijelaskan Tito, prinsip dasar pengawasan adalah mencegah adanya pelanggaran, bukan hanya menemukan kesalahan.

"Jangan sampai ukurannya makin banyak menemukan kesalahan, makin baik. Bukan makin dikit kesalahan karena tidak terjadi kesalahan, karena pengawasan yang baik," katanya.

Tito juga mendorong para inspektur daerah agar tidak hanya melakukan pengawasan setelah kejadian, tetapi juga memberikan masukan dan peringatan sejak tahap perencanaan. Selain itu, inspektur daerah juga diminta aktif mengawasi dan memonitoring serta memberikan masukan saat program berjalan, dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program.

"Inspektur memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, bahkan secara bertingkat, hasil pemeriksaan juga enggak main-main, itu bisa berakibat juga kalau ada temuan-temuan dan akurat melanggar hukum," kata Tito.

Dikatakan Tito, Inspektorat Jenderal Kemendagri memiliki mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menjadi koordinator pembinaan dan pengawasan terhadap 552 Inspektorat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam menjalankan tugasnya, Tito meminta Inspektorat agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Seperti dalam pelaksanaan efisiensi belanja daerah imbas pemangkasan dana transfer, optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, serta dukungan terhadap program prioritas nasional.

"Menangkap program-program nasional yang berdampak di daerah. MBG, Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan, dan program-program ketahanan pangan misalnya, ketahanan energi," lanjutnya.

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan 2025 ini ini diselenggarakan dengan mengusung tema "Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional serta pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah".

Rapat ini dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, kepala daerah, serta inspektur daerah.