Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, Selasa (2/9), menerima dokumen entry meeting Pemeriksaan Pendahuluan Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Pemeriksaan yang akan dilakukan meliputi Kinerja Penuntasan Tuberculosis (TBC) dan Kepatuhan terhadap Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Operasional PT Bank DKI, serta Operasional PT Jaktour 2024 – 2025.

"Saya mewakili Provinsi DKI Jakarta, menyambut baik terselanggarannya entry meeting yang dilaksanakan BPK RI ini," ujar Rano.

Dilanjutkan Rano, pada pemeriksaan kali ini ada hal menarik yang menjadi sorotannya. Bila pada pemeriksaan sebelumnya berkutat pada pemeriksaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah (BMD), kali ini pemeriksaan juga meliputi kinerja penuntasan TBC.

Menurutnya, penuntasan TBC saat ini juga telah menjadi perhatian Presiden RI, Prabowo. Kemudian, dalam pertemuan bersama Mendagri, diungkap data penderita TBC di Jakarta masuk kategori cukup tinggi.

Karena itu menurut Rano, hasil pemeriksaan ini nantinya juga akan menjadi barometer kinerja jajarannya dalam penuntasan TBC. Sehingga laporan hasil apa yang tersaji nanti bisa menjadi bahan evaluasi peningkatan layanan.

Terkait dengan pemeriksaan lainnya, ungkap Rano, akan  menjadi momentum untuk mengukur sekaligus mengevaluasi efektivitas pengawasan internal yang telah dibangun dan dijalankan selama ini.

Kepada jajaran SKPD dan BUMD, Rano berpesan agar mempersiapkan secara optimal data, informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa BPK RI, serta memberi dukungan, penjelasan dan pendampingan yang baik agar proses pemeriksaan dapat berjalan lancar.

Rano juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Jakarta, yang selama ini telah mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan pemeriksaan yang profesional serta rekomendasi yang sangat membangun.

"Saya berharap pemeriksaan berjalan lancar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mempertahankan opini WTP serta senantiasa memberikan yang terbaik kepada warga Jakarta," tegasnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, M Ali Asyhar menjelaskan, pemeriksaan akan dibagi menjadi dua tahap. Pertama, pemeriksaan tahap pendahuluan dan kedua pemeriksaan tahap terperinci.

Menurut Ali, pemeriksaan dibagi menjadi dua, yakni tematik dan non tematik. Pemeriksaan tematik meliputi kepatuhan atas pengelolaan BMD 2014 dan 2025, kepatihan pengelolaan PAD 2025, kepatuhan operasional Bank Jakarta 2024 dan 2025, kepatuhan operasional PT Jaktour 2024 dan 2025, serta kinerja upaya penanggulangan TBC.

Sedangkan pemeriksaan non tematik meliputi  kepatuhan pengelolaan belanja modal infrastruktur, serta kepatuhan pengelolaan belanja daerah non Infrastruktur tahun anggaran 2025.

Ditegaskan Ali, pemeriksaan ini bukan dalam rangka mencari kesalahan, tapi bertujuan menilai kepatuhan untuk mendorong kinerja dan memberikan rekomendasi konstruktif.

"Pada akhirnya, setelah pemeriksaan terprinci kita akan buat kesimpulan apakah sudah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku," tandasnya.