Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh mengusulkan agar pemerintah pusat turut membantu pembiayaan Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan publik sektor transportasi di Jakarta.

Usulan tersebut disampaikan menyusul pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga sekitar Rp15 triliun, yang dinilai akan mempengaruhi kemampuan APBD DKI dalam menanggung beban subsidi PSO. Apalagi, layanan transportasi seperti Transjakarta juga menjangkau wilayah Bodetabek.

“Tadi ada masukan apakah subsidi ini bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Saat ini memang sedang dijajaki kemungkinan kerja sama tersebut, karena pengurangan DBH pasti berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah,” ujar Nova, Rabu (8/10).

Namun, Nova menegaskan wacana bantuan subsidi dari pemerintah pusat itu masih dalam tahap penjajakan dan belum ada pembahasan lanjutan.

“Untuk implementasinya, saya rasa sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut,” katanya.

Ia menambahkan, usulan tersebut akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI untuk dikaji bersama pimpinan dan eksekutif.

Dalam rapat sebelumnya, Komisi B juga telah mengevaluasi biaya PSO, termasuk upaya peningkatan pendapatan non-farebox dan optimalisasi sistem tiket guna menekan beban subsidi transportasi di ibu kota.

“PSO ini pada dasarnya untuk kepentingan warga Jakarta secara keseluruhan. Karena itu, kami tetap mengutamakan peningkatan layanan transportasi publik bagi masyarakat,” tandas Nova.