Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memberikan dukungan penuh terhadap langkah Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang kembali menyegel sejumlah lokasi parkir ilegal.

Menurutnya, masalah area parkir ilegal di Jakarta memang harus segera diselesaikan.

"Saya memberikan dukungan sepenuhnya apa yang dilakukan oleh teman-teman DPRD, karena bagaimanapun memang urusan perparkiran ini harus segera diselesaikan," ujar Pramono, Kamis (2/10).

Pramono juga mendorong agar semua lokasi perparkiran yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI wajib menggunakan sistem pembayaran non tunai atau cashless. Ia menegaskan, tidak boleh lagi ada transaksi yang dilakukan secara manual.

"Saya akan mendorong untuk semua perparkiran yang menjadi dikelola oleh Pemda itu harus cashless. Enggak boleh lagi yang kemudian transaksinya itu secara manual," katanya.

Menurutnya, jika sistem parkir sudah transparan dan cashless, maka semua pendapatan akan otomatis masuk ke kas daerah.

"Jadi, parkir itu harus transparan, tidak boleh ada siapapun yang diberikan privilege. Kalau parkirnya sudah transparan dan cashless, pasti semuanya akan masuk ke Balai Kota, ke Jakarta. Dan itulah yang menjadi sasaran utama saya untuk ke depan," kata Pramono.

Ia menambahkan, masalah perpakiran ini akan menjadi prioritas Pemprov DKI untuk diperbaiki, setelah fokus membenahi transportasi dan juga pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan pemutihan ijazah.

"Berikut ini saya akan lebih konsentrasi untuk menyelesaikan persoalan lapangan, seperti parkir, kemudian orang buang sampah sembarangan, selokan yang tidak tertata dengan rapi, dan sebagainya, itu akan kami lakukan perbaikan," tandasnya.