Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama perangkat daerah pengusul untuk mendengarkan paparan dan melakukan finalisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz menyampaikan, hingga saat ini terdapat 36 usulan Raperda yang masuk. Dari jumlah tersebut, 25 Raperda telah memenuhi syarat administrasi dengan naskah akademik dan draf siap dibahas, sementara 11 lainnya masih dalam proses penyusunan dan ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

“Dari 36 usulan tersebut, kami ak an memilih 17 Raperda yang paling prioritas untuk dibahas pada 2026. Ditambah dengan tiga Raperda wajib, target kami adalah 20 Raperda bisa diselesaikan tahun depan,” ujar Aziz, Selasa (9/9).

Menurutnya, pemilihan Raperda prioritas akan mempertimbangkan faktor urgensi dan dampaknya langsung terhadap masyarakat. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pendidikan gratis, layanan kesehatan, serta penyediaan rumah susun.

“Yang utama tentu Raperda yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian besar kami, karena masih banyak hak masyarakat yang perlu diperkuat melalui regulasi,” jelasnya.

Aziz menambahkan, keputusan akhir mengenai Raperda mana saja yang akan menjadi prioritas ditentukan melalui rapat internal Bapemperda.

Ia pun berharap dukungan dari seluruh pihak agar target 20 Raperda di 2026 dapat tercapai.

“Kami mohon doa dan dukungan semua stakeholder serta masyarakat agar pembahasan Raperda ini bisa tuntas dan segera memberi manfaat nyata,” tandasnya.