Satuan Pelaksana Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (Satpel UP3D) Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan menggelar sosialisasi kebijakan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Aula Kantor Kelurahan Setiabudi.

Kepala Satpel Pelayanan dan Penetapan UP3D Kecamatan Setiabudi, Zulfitri mengatakan, sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak. 

"Sosialisasi ini juga kita lakukan dalam rangka untuk memberikan informasi terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025 tentang Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan," ujarnya, Kamis (8/5). 

Zulfitri menjelaskan, materi sosialisasi disampaikan yakni, keringanan sebesar 10 persen bagi warga yang membayar PBB-P2 mulai 8 April-31 Mei 2025. Kemudian, untuk keringanan sebesar 7,5 persen didapatkan untuk pembayaran pada 1 Juni-31 Juli 2025.

"Kalau nantinya mereka membayar pada bulan Agustus hingga 30 September 2025, maka kita juga berikan keringanan sebanyak lima persen," bebernya. 

Ia berharap, dengan adanya sosialisasi yang menyasar puluhan warga dan pemilik perusahan ini, Wajib Pajak dan menunaikan pembayaran PBB-P2 tepat waktu.

"Kami sampaikan bahwa pajak ini nantinya juga digunakan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan warga Jakarta," ungkapnya.

Tak kalah penting, dalam kegiatan ini juga dibarengi dengan sosialisasi tertib administrasi kependudukan (Adminduk) yang dilakukan oleh Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kelurahan Setiabudi. 

Kepala Satuan Pelaksana Dukcapil Kelurahan Setiabudi, Gandi Sitindjak menjelaskan, untuk menyukseskan dan membantu realisasi PBB-P2 juga disosialisasikan terkait pemuktahiran Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan saat pengurusan pajak. 

"Kami juga meminta warga yang hadir untuk mengajak warga lainnya agar tertib Adminduk, terutama pendaftaran penduduk non-permanen," tandasnya.