KI DKI Dorong Kampus jadi Motor Ekosistem Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 01 Oktober 2024 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Budhy Tristanto 1371

KI DKI Dorong Kampus jadi Motor Ekosistem KIP

(Foto: Budhi Firmansyah Surapati)

Komisi Informasi (KI) dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Universitas Paramadina, menggelar seminar bertema “Momentum Sivitas Akademika Meningkatkan Ekosistem Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta"

"Keterbukaan informasi publik saat ini bukan lagi tantangan, melainkan kebutuhan," 

Kegiatan yang diselenggarakan di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jalan Raya Mabes Hankam, Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (30/9) kemarin, dalam rangka menyambut Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right to Know Day)  

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menjelaskan, Right to Know Day merupakan landasan penting bagi sejarah kelahiran Komisi Informasi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokratis, terus berkomitmen pada keterbukaan informasi publik.

"Keterbukaan informasi publik saat ini bukan lagi tantangan, melainkan kebutuhan," tegasnya, melalui rilis yang diterima redaksi Beritajakarta, Selasa (1/10).

Sementara, Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, mengapresiasi semua pihak yang telah berperan serta dalam menyukseskan seminar akademik ini. Ia berharap, Universitas Paramida bisa menjadi motor meningkatkan keterbukaan informasi.

“Momentum Righ to Know Day tahun ini, kami sangat berharap sivitas akademika Universitas Paramadina bisa menjadi motor penggerak meningkatkan ekosistem keterbukaan informasi di Jakarta,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi publik dari badan publik. Karena, sampai saat ini masih banyak yang belum memahami hak akses informasi tersebut.

Menurut Luqman, kesadaran badan publik di Jakarta dalam menerapkan keterbukaan informasi terus meningkat. Hal ini terlihat dari partisipasi E-Monev 2024, dari total 519 badan publik, 41,6 persen di antaranya telah lolos verifikasi dan melaju ke tahap kedua.

Sementara, Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Totok Sudiarto mengungkapkan, partisipasi publik merupakan elemen penting sebagai kontrol dalam tata kelola negara. Karena itu, ketika partisipasi publik rendah, negara lah yang dirugikan.

"Akademisi memegang peran strategis dalam membuka wawasan masyarakat. Terutama dalam momentum Hari Hak untuk Tahu Sedunia ini,” tandasnya.

BERITA TERKAIT
Ki DKI Terima Rekomendasi ICW Perihal Keterbukaan Informasi PBJ

KI DKI Terima Rekomendasi ICW Perihal Keterbukaan Informasi PBJ

Kamis, 26 September 2024 1027

KI DKI Edukasi Kepala SMK di Jakbar Bentuk PPID

KI DKI Edukasi Kepala SMK di Jakbar Bentuk PPID

Jumat, 20 September 2024 1217

 KI DKI Ajak Kepsek SMK Bangun Tata Kelola Layanan Informasi Publik

KI DKI Ajak Kepala SMK Bangun Tata Kelola Layanan Informasi Publik

Jumat, 30 Agustus 2024 2353

BERITA POPULER
Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 876

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1615

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Forkopimko Jakut Jaga Suasana Kondusif Nataru

Jumat, 19 Desember 2025 578

Pramono memberikan sambutan saat peluncuran pelatihan Gig Economy bagi Gen Z

Pramono Dukung Pengembangan Ekonomi Digital dan Kreativitas Anak Muda Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 893

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 981

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks