KI DKI Dorong Kampus jadi Motor Ekosistem Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 01 Oktober 2024 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Budhy Tristanto 1750

KI DKI Dorong Kampus jadi Motor Ekosistem KIP

(Foto: Budhi Firmansyah Surapati)

Komisi Informasi (KI) dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Universitas Paramadina, menggelar seminar bertema “Momentum Sivitas Akademika Meningkatkan Ekosistem Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta"

"Keterbukaan informasi publik saat ini bukan lagi tantangan, melainkan kebutuhan," 

Kegiatan yang diselenggarakan di Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jalan Raya Mabes Hankam, Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (30/9) kemarin, dalam rangka menyambut Hari Hak untuk Tahu Sedunia (Right to Know Day)  

Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menjelaskan, Right to Know Day merupakan landasan penting bagi sejarah kelahiran Komisi Informasi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia sebagai negara demokratis, terus berkomitmen pada keterbukaan informasi publik.

"Keterbukaan informasi publik saat ini bukan lagi tantangan, melainkan kebutuhan," tegasnya, melalui rilis yang diterima redaksi Beritajakarta, Selasa (1/10).

Sementara, Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, mengapresiasi semua pihak yang telah berperan serta dalam menyukseskan seminar akademik ini. Ia berharap, Universitas Paramida bisa menjadi motor meningkatkan keterbukaan informasi.

“Momentum Righ to Know Day tahun ini, kami sangat berharap sivitas akademika Universitas Paramadina bisa menjadi motor penggerak meningkatkan ekosistem keterbukaan informasi di Jakarta,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi publik dari badan publik. Karena, sampai saat ini masih banyak yang belum memahami hak akses informasi tersebut.

Menurut Luqman, kesadaran badan publik di Jakarta dalam menerapkan keterbukaan informasi terus meningkat. Hal ini terlihat dari partisipasi E-Monev 2024, dari total 519 badan publik, 41,6 persen di antaranya telah lolos verifikasi dan melaju ke tahap kedua.

Sementara, Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina, Totok Sudiarto mengungkapkan, partisipasi publik merupakan elemen penting sebagai kontrol dalam tata kelola negara. Karena itu, ketika partisipasi publik rendah, negara lah yang dirugikan.

"Akademisi memegang peran strategis dalam membuka wawasan masyarakat. Terutama dalam momentum Hari Hak untuk Tahu Sedunia ini,” tandasnya.

BERITA TERKAIT
Ki DKI Terima Rekomendasi ICW Perihal Keterbukaan Informasi PBJ

KI DKI Terima Rekomendasi ICW Perihal Keterbukaan Informasi PBJ

Kamis, 26 September 2024 1403

KI DKI Edukasi Kepala SMK di Jakbar Bentuk PPID

KI DKI Edukasi Kepala SMK di Jakbar Bentuk PPID

Jumat, 20 September 2024 1671

 KI DKI Ajak Kepsek SMK Bangun Tata Kelola Layanan Informasi Publik

KI DKI Ajak Kepala SMK Bangun Tata Kelola Layanan Informasi Publik

Jumat, 30 Agustus 2024 2780

BERITA POPULER
IMG 20261104 WA0056

Kepala Bappeda DKI Jakarta Atika Nur Rahmania Tutup Usia

Rabu, 04 November 2026 3954

Gub pramono Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu rezap

Perkuat Penanganan Kanker, Pram Resmikan Gedung Aura Oncology Center RSUD Pasar Minggu

Jumat, 30 Oktober 2026 7217

IMG 20261031 WA0044

Ancol Berdzikir dan Bershalawat Perkuat Nilai Spiritual Menuju Kota Global

Sabtu, 31 Oktober 2026 4910

Mobil patah as budi

Petugas Dishub Evakuasi Mobil Patah As Roda di Cengkareng

Senin, 02 November 2026 3597

PJLP dki dok

Pramono Pastikan Rapelan Gaji PJLP DKI Mulai Dicairkan Bertahap

Jumat, 30 Oktober 2026 2701

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks