Jumlah calon penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahun ini mengalami penurunan. Di tahun 2014, sebanyak 572.000 siswa di ibu kota mendapat KJP. Tahun 2015, hanya tercatat 489.150 siswa calon penerima.

Sebaliknya, anggaran yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk penerima KJP bertambah dari menjadi Rp 2,291 triliun dari tahun 2014 sebesar Rp 688 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Arie Budhiman mengatakan, peningkatan anggaran lantaran adanya peningkatan nominal yang dialokasikan bagi masing-masing calon penerima KJP.  

"Anggaran naik karena ada peningkatan nominal KJP dari tahun sebelumnya. Selain itu, tahun ini PKBM dan biaya SPP sekolah swasta kita sertakan," ujarnya, Kamis (21/5).

Untuk tingkat SD nominal yang diterima siswa meningkat dari Rp 180 ribu menjadi Rp 210 ribu. Tingkat SMP dari Rp 210 ribu jadi Rp 260 ribu, tingkat SMA dari Rp 240 ribu jadi Rp 375 ribu, dan tingkat SMK dari Rp 240 ribu jadi 390 ribu.

Sedangkan untuk PKBM yang baru dianggarkan dialokasikan sebesar Rp 210 ribu per siswa. Bagi siswa sekolah swasta ditambahkan bantuan SPP untuk tingkat SD sebesar Rp 130 ribu, SMP sebesar Rp 170 ribu, SMA sebesar Rp 275 ribu dan SMK sebesar Rp 240 ribu.  

Dikatakan Arie, peningkatan nominal anggaran tersebut juga dibarengi dengan peningkatan pengawasan. Di bidang kepesertaan, untuk meminimalisir duplikasi, sistem pendataan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pencairan anggaran secara tunai pun dibatasi per minggu sebesar Rp 50 ribu dan pembelian alat sekolah yang dibutuhkan dilakukan melalui sistem debet.

Selain itu, persyaratan calon penerima KJP ditambah penandatanganan pakta integritas. Bila melanggar pakta integritas yang berisi pernyataan berkelakuan baik, siswa penerima KJP pun terancam dicabut haknya.

"Jelas peran sekolah, khususnya guru-guru penting, untuk melakukan pemantauan. Sejak tahap awal para guru diminta visitasi, mendatangi rumah siswa sehingga tahu persis bagaiman perilaku keseharian anak didiknya," tandas Ari.