Pemprov DKI Jakarta menargetkan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara(KUA-PPAS) tahun 2016 akan rampung pada pertengahan Juni mendatang.

KUA-PPAS sengaja dikebut di pertengahan bulan itu agar bisa segera dibahas dengan DPRD DKI dan disetujui menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tahun 2016 di akhir Juli nanti.

‎

‎"Pertengahan Juni kami harus sudah kirim KUA-PPAS ke dewan. Karena pertengahan Juni sampai akhir Juli itu waktu kita untuk pembahasan dan persetujuan bersama," ujar Tuty Kusumawati, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Kamis (16/4).

Dikatakan Tuty, setelah KUA-PPAS disetujui eksekutif dan legislatif, para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selanjutnya akan menginput Rencana Kerja Anggaran (RKA ) mereka masing-masing melalui sistem e-Budgeting.

‎"Kalau akhir Juli KUA-PPAS bisa disepakati, kemudian pada 1 Oktober kami harus kirimkan RAPBD ke DPRD untuk dibahas sekaligus juga disepakati bersama-sama,  maksimal akhir November di aturannya," ungkapnya.

Ditambahkan Tuty, RAPBD yang telah disepakati bersama dengan DPRD DKI itu selanjutnya akan dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi. Saat ini, proses penyusunan APBD DKI tahun 2016 masih berjalan sesuai jadwal dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai harapan.

"‎Jadi akhir November, RAPBD sudah harus disepakati dengan dewan. Selanjutnya kita kirim ke Kemendagri. Sejauh ini semuanya masih on schedule," tandasnya.