Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengadakan rapat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas evaluasi mengenai Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 yang telah dikirimkan pada Selasa (24/3) lalu.

Rencananya, rapat evaluasi yang akan digelar mulai 31 Maret hingga 3 April 2015 itu juga akan mengundang para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

"KUA-PPAS 2015 sudah di Kemendagri. Nanti, tanggal 31 Maret, 1, 2, dan 3 April, kita akan rapat sama Kemendagri. Pesan Pak Gubernur, anggota DPRD juga disuruh diundang supaya kita betul-betul terbuka," kata Saefullah, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Senin (30/3).

Saefullah mengatakan, kendati dasar hukum APBD DKI tahun 2015 ‎nantinya menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub), mata anggaran dan program atau kegiatan di dalamnya harus mengandung asas manfaat yang besar. "Nilainya pun mesti benar-benar terkoreksi sehingga tidak ada lagi mark-up di sana untuk seluruh kegiatan," jelasnya.

Mantan Walikota Jakarta Pusat ini menjelaskan, setelah rapat evaluasi KUA-PPAS di Kemendagri selesai digelar pada 3 April mendatang, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akan diminta datang kembali ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Nanti setelah tanggal 3 April, para SKPD akan kita minta datang lagi ke Bappeda untuk input mata anggaran dan kegiatan bareng-bareng seperti kemarin," ungkapnya.

Saefullah berharap‎, setelah membuka seluruh program dan melakukan proses penginputan secara bersama-sama,‎ APBD DKI tahun 2015, bisa mendapat persetujuan dari Kemendagri pada 10 April 2015 mendatang.

‎"Tanggal 10 April 2015 mungkin langsung ada pengesahan, cairnya itu perlu dipanasin dikit, nggak lama lagi, hitung hari aja," tandasnya.